Jakarta (Torang), Pemerintah mulai mendistribusikan kartu bantuan langsung tunai (BLT) di 10 kota besar mulai hari ini. Kesepuluh kota dimaksud adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Kupang dan Makassar.
“Pada kartu tersebut ada kodenya, untuk orang yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Dari kode ini pemerintah mendapatkan data yang valid,” ujar Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan,Jakarta, tadi malam.
Sidang kabinet paripurna yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyaluran BLT bagi rumah tangga sasaran (RTS) itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sidang itu berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 22.30 WIB.
Menteri Bachtiar menjelaskan, pembagian kartu akan dilakukan secara bertahap hingga terdistribusi ke seluruh pelosok di Tanah Air.Dia berharap kartu BLT dapat serentak diterima RTS dalam waktu cepat. “Jadi kalau kartu ini sudah siap, BLT akan siap diluncurkan oleh Presiden. Pada 23 Mei mendatang Presiden akan meminta laporan tentang kesiapan BLT ini kepada kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM setelah program BLT siap. “Pokoknya Presiden mau BLT siap. Setelah itu akan diumumkan berapa kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT. Inpres tersebut untuk mendukung kelancaran program BLT dalam rangka kompensasi kenaikan harga BBM. Dalam inpres itu Presiden memerintahkan sembilan menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, gubernur, bupati dan walikota serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pelaksanaan BLT.
“Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Widodo AS), Presiden SBY menginstruksikan agar dapat mengoordinasikan langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat untuk pelaksanaan BLT kepada RTS dalam rangka pengurangan subsidi BBM,” ungkapnya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diinstruksikan agar segera menyiapkan kondisi perekonomian yang mendukung penyiapan program BLT. “Menteri Sosial diinstruksikan oleh Presiden menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan BLT kepada RTS. Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Sosial segera menyalurkan BLT kepada RTS sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas,” ujarnya.
Kepada pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota, Presiden menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan kepada RTS di wilayah masing-masing. “Pada program BLT dimaksud, instruksi ini akan berakhir pada 31 Desember 2008,” tambahnya.
Manajer Komunikasi PT Pos Indonesia Joesman Kartaprawira mengatakan, PT Pos sudah menyelesaikan pencetakan kartu BLT. PT Pos segera mendistribusikan kartu itu ke sejumlah daerah. “Saat ini kami sedang melakukan proses distribusi kartu ke kantor pos yang ada di enam daerah yang akan melakukan penyerahan BLT tahap pertama,”ujar Joesman. Dia menuturkan, keenam daerah itu adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung dan Makassar.
“Sedangkan untuk empat kota yang lain, kita masih menunggu data dari BPS,” lanjut dia. Berdasarkan data Depsos, dana BLT yang diberikan langsung kepada rumah tangga miskin pada 2008 mencapai Rp 13,370 triliun atau 94,31 persen dari total anggaran BLT sebesar Rp 14,176 triliun.
Sebesar 5,69 persen anggaran lainnya atau sekitar Rp 806,6 miliar, digunakan untuk menutup kebutuhan dana safe guarding, di antaranya untuk sosialisasi, koordinasi, pemutakhiran data, operasional unit pelaksana, pemantauan dan evaluasi sesuai fungsi kementerian/lembaga terkait BLT.
Dana safe guarding didistribusikan ke Depsos, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, Depkominfo dan Depdagri. Berdasar perinciannya, Depsos menggunakan dana Rp 135,38 miliar, BPS Rp 300,373 miliar, PT Pos Rp 318,970 miliar, Kantor Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp 319,6 juta, Bappenas Rp 4 miliar, Depkominfo Rp 47 miliar dan Depdagri Rp 601,5 juta.
Pengalokasian dana safe guarding sesuai fungsi yang dijalankan masing-masing kementerian/lembaga. BPS misalnya untuk membiayai pemutakhiran data rumah tangga miskin, PT Pos untuk pencetakan, pengiriman kartu dan penyaluran dana BLT. Kemudian, Kantor Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk koordinasi, sosialisasi dan pemantauan program BLT. Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Harry Azhar Azis menilai dana safe guarding sebesar Rp 806,6 miliar terlalu besar.
Menurut dia, seharusnya dana tersebut dioptimalkan untuk BLT saja. “Anggaran itu terlalu besar, seharusnya bisa ditekan lagi, paling tidak separuhnya dari itu (Rp 806,6 miliar),” ujar dia.
Menurut Harry, untuk menekan dana safe guarding, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas distribusi program-program subsidi langsung bagi masyarakat miskin. Salah satunya melalui Perum Bulog. “Bulog yang bertugas menyalurkan raskin kepada 19,1 juta rumah tangga miskin kan berhasil melakukan tugasnya.Kenapa nggak bisa dipertimbangkan, misalnya dipaketkan di situ,” kata dia.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dapat mengurangi pagu anggaran subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008. Dengan demikian, pemerintah masih memberikan subsidi dalam jumlah yang besar.
“Masih dong, subsidi yang ditetapkan DPR Rp 126 triliun plus bantalan Rp 8,3 triliun, sehingga kira-kira menjadi Rp 135 triliun,” katanya. Putusan menaikkan harga adalah amanat APBN Perubahan 2008, yang menugaskan pemerintah melakukan tiga opsi sekaligus.
“Pada pasal 7 dan 14 UU APBN Perubahan 2008 disebutkan, dalam hal alokasi subsidi maksimal, proyeksi harga di atas USD 100 per barel (ICP) maka pemerintah melakukan tiga hal,” jelas Anggito. Ketiga langkah dimaksud, yaitu membatasi konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan harga dan melakukan kebijakan fiskal lainnya.
Adapun BLT merupakan opsi yang lekat dengan kebijakan harga, sedangkan pemotongan 10 persen anggaran pemerintah pusat menjadi bagian kebijakan fiskal. “Pengertian kita seperti itu sehingga pemerintah harus melakukan pengendalian konsumsi, kebijakan harga dan kebijakan fiskal lainnya,” kata Anggito.
Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pemerintah tidak memiliki kompensasi baru yang khusus bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah berjalan merupakan bagian kompensasi bagi UMKM.
“KUR itu yang akan ditingkatkan lagi. Ini adalah cara yang secara tidak langsung mendukung sektor UMKM dan mengurangi beban,” kata Boediono. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kelangkaan BBM di beberapa daerah disebabkan peningkatan permintaan. Purnomo menuturkan, panic buying terjadi lantaran masyarakat membeli BBM untuk ditimbun.
“Mereka tahu akan ada kenaikan, sehingga ada yang menimbun, ada juga yang lainnya,” ujar Purnomo di Kantor Kepresidenan, kemarin. Purnomo menuturkan, di Jawa Timur, permintaan BBM mencapai 12 persen di atas kebutuhan normal. Sementara di Jawa Barat permintaan naik 18 persen dibanding kebutuhan normal.
“Sebenarnya masyarakat tidak perlu panik dan tetap tenang, karena pemerintah sedang mengkaji masalah ini untuk memperkuat stok BBM. Stok BBM saat ini mencukupi sampai 20-21 hari ke depan,” katanya. Kapolri Jenderal Pol Sutanto meminta agar masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan.
Kepolisian, menurutnya akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti menimbun BBM. “Jangan sampai ada warga masyarakat yang membeli, menimbun, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan dalam situasi yang saat ini. Tolong dihindari,” tegasnya. (AS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar