Sabtu, 17 Mei 2008

163 guru di palembang ikut seleksi

Palembang (Torang), sebanyak 163 guru yang ada di Kota Palembang ikut seleksi pemilihan guru berprestasi yang digelar di SMP Negeri 8 Jalan Urip Sumoharjo No 971 Kecamatan Ilir Timur (IT) II. Seleksi akan dilakukan selama tiga hari mulai 15-17 Mei mendatang. Butir penilaiaan pokok materi pengujian terdiri dari kenerja guru, karya kreatif/inovator dan berkas yang sesuai dengan bobot, penilaiaan yang telah ditentukan. Para pahlawan tanpa tanda jasa yang mengikuti seleksi ini berasal dari sekolah negeri maupun swasta. Mulai dari TK hingga SMA/SMK. Dari tingkat taman kanak-kanak (TK) diikuti 27 guru, sekolah dasar (SD) 37 guru, sekolah menengah pertama (SMP) 62 guru, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruaan (SMA/SMK) diikuti 37 guru.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Palembang, Drs H Aidin MM. Hadir juga dalam acara pembukaan kemarin, Kasubdin SMP/SMA, Drs Riza Fahlevi MM, anggota komisi IV DPRD Kota, Ketua PelaksanaPembina Tingkat I Dinas Kota Drs H Daud Makmun dan Ketua Pelaksana-Kepala SMP Negeri 8, Drs Budiono Marihan Msi.

Aidin mengatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan, “Serta untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 36 ayat 1, guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan bertugas didaerah khusus berhak memperoleh penghargaan, setelah dilakukan evaluasi dan mendapat masukan-masukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan, untuk ditingkatkan kualtiasnya menjadi guru berprestasi, “bagi guru berprestasi tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang ada di Kota Palembang akan naik haji gratis,” tambah Aidin.

Penyerahan tanda prestasi secara simbolis oleh Aidin, untuk tingat TK diwaliki Peggi Noviyanti SPd (TK Santa Aganta), tingat SD diwakili Dra Rusmiati (SDN 117), SMP diwakili Drs Arif Budi Prama (SMP N 12) dan SMA diwakili Zulfakar dari SMAN 7.

Kegiatan pemilihan guru berprestasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas, menilai prestasi yang dicapai oleh guru, meliputi kompetensi paedagogik, kepribadiaan, sosial dan profesional maupun peran serta atau sumbangsih guru kepada masyarakat. “selain itu, untuk menetapkan guru berprestasi secara nasional yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata,” jelas Daud Makmum (Tim)

60 Jaringan Telepon Terputus

Palembang (Torang), Sebanyak 60 pelanggan PT Telkom Kantor Sentral Telepon Otomat (STO) Talang Kelapa dan Bukit Siguntang Drive Regional I Sumatera Kecamatan Sukarami mengalami gangguan.

Diduga penyebab gangguan karena kabel udara (KU) telepon dicuri. Supervisor STO Personal Customer Akses Network Areal III Aris Fatmi membenarkan adanya gangguan pelanggan Telkom di Komplek Kehutanan Lorong Sukawana dekat Hutan Wisata Punti Kayu Kecamatan Sukarami Palembang.

“Kita terima laporan pengaduan dari salah seorang pelanggan sekitar pukul 08.00 WIB, dan seketika itu kami cek dan turun ke lapangan melihat kerusakan kabel KU tersebut,” ujarnya kemarin. Dia menjelaskan, diduga kabel KU sengaja dicuri karena kabel KU mengandung tembaga.

“Ini kejadian ketiga kalinya pencurian kabel KU yang dialami STO Talang Kelapa dan Bukit Siguntang Drive Regional I Sumatera Kecamatan Sukarami ditempat yang sama. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan pimpinan, rencananya kami akan memindahkan kabel KU ke dalam tanah untuk mengantispasi supaya tidak terulang,” terang dia.

Menurutnya, kabel KU yang dicuri panjangnya diperkirakan 200 meter,dan diameter kabel 0,6 mm. Dia menuturkan, kabel KU berfungsi sebagai kabel distribusi dari STO ke pelanggan Telkom.

“Untuk kerugian diperkirakan mencapai Rp 20 juta, karena kabel yang rusak seharga Rp 80.000 per meter. Kerugian itu belum termasuk aksesoris pendukung kabel KU yakni, alat sambung kabel, konektor dan jasa mitra telepon bagi pelanggan,” ungkapnya.

Aris menambahkan, pihaknya terus memantau daerah-daerah yang rawan pencurian kabel KU yakni,sekitar Lorong Sukawana, Sukarela, Naskah, dan Sukabangun. “Daerah rawan pencurian kabel KU, dikarenakan posisi kabel KU berada di daerah kurang penerangan dan biasanya terletak di dalam lorong sehingga sulit terlihat petugas,” tandasnya.

Asisten Manager STO Personal Customer Akses Network Areal III mengatakan, pencurian kabel biasanya dilakukan pada malam hari dan pihaknya telah menerima laporan pengaduan gangguan dari masyarakat. “Kita sudah lakukan perbaikan di lapangan,” ujarnya. (AS)

60.000 Orang Hilang di Pusat Gempa China

Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter (SR) di China terus bertambah. Hingga kemarin, diperkirakan lebih dari 15.000 orang tewas dan 40.000 masih terkubur di bawah puing-puing rumah di Provinsi Sichuan.

Di seluruh Wenchuan wilayah pusat gempa terdapat sekitar 60.000 orang yang belum diketahui nasibnya. Wakil Gubernur Provinsi Sichuan Li Chengyun mengatakan, jumlah korban tewas mencapai 14.463 orang.

Sementara 14.051 orang dikabarkan hilang, 25.788 terkubur dan 64.746 luka-luka. Xinhua mengutip jumlah total korban tewas mencapai 14.866 orang. Di Provinsi Gansu, jumlah korban tewas mencapai 280 orang, Provinsi Shaanxi 106, Kota Chongqing 14, Provinsi Henan 2 dan 1 orang di Provinsi Yunan.

Di Dujiangyang, salah satu kota yang dekat dengan Wenchuan, petugas penyelamat berhasil menyelamatkan seorang perempuan hamil Zhang Xiayan dan ibunya dari reruntuhan apartemen. Zhang dan ibunya terkubur selama lebih dari 50 jam. Sun Guoli, kepala tim penyelamat di Chengdu ibu kota Sichuan, mengatakan bahwa banyak sekali operasi penyelamatan dramatis.

Dia mengungkapkan, semua membutuhkan keajaiban dan kerja sama yang kuat. “Kita berjanji akan melakukan hal yang terbaik bagi semua orang. Para korban merupakan adik dan kakak kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah China menolak tawaran bantuan tim penolong dari luar negeri dalam operasi penanggulangan pascagempa. Kemarin tim penolong bencana gempa dari Australia ditolak secara halus. Tim petugas kemanusiaan Jepang yang telah tiba di China juga harus balik badan. Ahli bencana gempa dari Korea Selatan pun mengalami nasib serupa.

Pemerintah China memilih menambah 100.000 tentara untuk membantu para korban di Provinsi Sichuan. Sebanyak 50.000 prajurit akan bekerja menggali puing-puing rumah yang hancur.

“Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) dan polisi akan membantu para korban gempa,” ungkap Perdana Menteri China Wen Jiabao kemarin. Ribuan tentara juga dimobilisasi ke daerah-daerah terpencil tempat sebagian besar penduduknya terkubur di dalam rumahnya masing-masing. (AS)

BBPOM Larang Dua Produk kayama Beredar

Palembang (Torang), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang melarang produk Doctor Kayama Clinic Japan merek Whitening Nite Cream CL seri 1004600452 dan Whitening Day CL seri 1004600454 beredar di pasaran.

Kepala Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen BBPOM Palembang Arofah Nurfahni menegaskan, kedua produk kosmetik pemutih wajah tersebut dilarang beredar karena mengandung bahan kimia berbahaya merkuri yang dapat menyebabkan penyakit kanker.

“BBPOM melarang berdasarkan Surat Edaran No HK.00.06.4.41.903 karena kandungan merkuri sangat berbahaya jika masuk ke tubuh,”ujarnya kemarin. Dia menjelaskan, bahaya merkuri, yakni menyebabkan alergi, iritasi kulit dan merusak saraf otak secara permanen jika digunakan dalam dosis tinggi.

Selain itu, merkuri berbahaya bagi pertumbuhan janin di dalam kandungan. Arofah menambahkan, saat ini petugas BBPOM telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menghubungi petugas BBPOM jika membeli produk, makanan dan kosmetik berbahaya melalui unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) di nomor (0711) 510126.

“Kita juga mengimbau masyarakat senantiasa hati-hati membeli produk makanan dan kosmetik yang kualitasnya belum tentu menjamin kesehatan,” tegasnya. Sementara itu, di salah satu toko penjual produk Doctor Kayama Klinic Japan, kosmetik untuk pencerahan kulit tanpa pengelupasan di pusat perbelanjaan, tidak terlihat aktivitas konsumen.

Di dalam toko hanya terdapat dua petugas customer service (CS) menjaga produk-produk Kayama lainnya. Ketika ditanya apakah menyediakan kedua produk itu, dikatakan sedang kosong. “Dari pusat, kedua produk itu belum kita terima orderannya,” ujarnya. (AS)

Dana Pilgub Tak Transparan

Palembang (Torang), Jumlah dana untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel dinilai tidak transparan dan terindikasi menyimpang.

Terdapat selisih dana Rp 20 miliar dari yang disahkan DPRD dengan jumlah sama yang diakui KPUD Sumatera Selatan (Sumsel). “Ini ada indikasi penyimpangan. Dengan jumlah selisih dana yang sangat besar itu, rasanya sulit dinyatakan hanya disebabkan kesalahan penghitungan,” kata pengamat hukum dan politik Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) M Soleh Idrus di Palembang kemarin.

Menurut Soleh, dalam setiap pengajuan anggaran, pemerintah biasanya merinci mata anggaran yang dibutuhkan beserta jumlah dana yang dibutuhkannya. Dari kasus ini, dia melihat ada kesalahpahaman antara KPUD selaku penerima dana dan DPRD Sumsel. DPRD Sumsel menilai, dana sebesar Rp 151 miliar sudah pas dan mengakomodasi verifikasi calon independen.

Sementara, KPUD mengaku hanya menerima dana sebesar Rp 131 miliar dan belum termasuk untuk verifikasi. Artinya, ada informasi dan dana tidak disampaikan ke pihak yang mencairkan. Soleh meminta KPUD mempertanyakannya kepada pihak yang mengajukan dan mencairkan anggaran, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan. Kalau tidak, KPUD sendiri yang akan dipermasalahkan. “KPUD harus mengklarifikasinya dan mengungkap masalah ini kalau tidak mau dinilai masyarakat menggelapkan anggaran,” cetusnya.

Dia menyarankan agar masalah ini diperiksa secara intensif dan mendalam oleh lembaga pemberantasan korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dana yang digunakan untuk pilgub tersebut merupakan anggaran negara.

“Ini dana rakyat. Kalau ada indikasi penyimpangan, KPK juga harus memeriksanya,” kata dia. Ketua KPUD Sumsel Maramis mengaku tidak tahu soal selisih itu. Menurut dia, munculnya selisih dana sebesar Rp 20 miliar merupakan kekeliruan informasi antara Pemprov dan DPRD Sumsel.

Menurut Pemprov, dana pelaksanaan pilgub sebesar Rp131 miliar sedangkan menurut DPRD nilainya mencapai Rp 151miliar. “Setelah diselaraskan, antara DPRD dan Pemprov baru sinkron jumlah dananya. Tetapi dana untuk KPUD tidak sampai Rp 151 miliar, saya tidak tahu jumlah persisnya, nanti kalau saya ngomong, salah,” kata Maramis di kantor KPUD Sumsel kemarin.

Menurut dia, dalam rapat dengan DPRD Sumsel Selasa lalu, Dewan mengatakan, anggaran pelaksanaan pilgub yang telah disetujui Dewan sebesar Rp 151 miliar. Kalau yang diterima KPUD Sumsel hanya Rp 131 miliar, maka masih ada Rp 20 miliar lagi yang bisa digunakan untuk verifikasi calon independen.

Pada prinsipnya, tidak ada permasalahan dengan dana sebesar Rp 151 miliar tersebut. Dengan jumlah itu, KPUD bisa mengakomodasi masuknya calon independen. “Dananya ternyata sudah terakomodasi dengan jumlah dana tersebut. Tetapi, dengan asumsi jumlah pasangan independen, mungkin bukan tiga pasang melainkan hanya satu pasang,” kata Maramis.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Zamzami Achmad mengatakan, masalah dana Pilgub Sumsel sudah selesai. DPRD menilai, dana yang dianggarkan untuk pilgub sudah cukup. (AS)

Dempo Keluarkan Embusan

Pagaralam (Torang), Gempa sedikitnya tiga kali yang mengguncang Kota Pagaralam dalam seminggu terakhir berdampak pada peningkatan aktivitas Gunung Api Dempo.

Peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya gempa tektonik jauh sebanyak tiga kali, vulkanik A sebanyak dua kali dan gempa embusan satu kali. Namun, gempa embusan itu tidak menimbulkan kerusakan karena masih tergolong kecil. Ini disebabkan Kota Pagaralam memasuki musim kemarau dan intensitas air kawah menurun.

Jadi, embusan tidak sampai keluar area kawah. Informasi yang berhasil dihimpun, kondisi visualisasi Gunung Dempo pada pagi hari cukup terang, angin berembus dari barat dengan suhu 28 derajat Celsius. Meski demikian, gempa embusan tidak tampak dan hanya terekam di alat seismograf. Tetapi, kondisi itu dinilai wajar, mengingat Gunung Api Dempo aktif normal dan bersifat fluktuatif.

Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo Slamet melalui staf Mulyadi menilai, peningkatan aktivitas pada Gunung Api Dempo adalah hal yang wajar karena Gunung Dempo masih aktif dan sifatnya fluktuatif. Sedangkan gempa embusan hanya tercatat oleh seismograf, tidak berdampak dan berada di sekitar kawah.

“Gempa embusan tidak meluas. Tapi, ini tidak menutup kemungkinan peningkatan embusan seperti Desember 2005 lalu,” terang Mulyadi kemarin. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat tetap waspada, karena sesuatu hal bisa saja terjadi sebagai sebuah fenomena alam.

Mulyadi menambahkan, walaupun puncak tampak terang, embusan tidak terlihat. Jadi, embusan bisa diprediksi sangat kecil. Kalau terjadi embusan, itu merupakan pertanda baik yang berarti gunung tidak akan meletus. Sebab, kawah tidak tertutup sehingga energi yang ditimbulkan dari bergeraknya magma ke luar dibuktikan dengan terjadinya embusan.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa (Kesbang) Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Penanggulangan Bencana Alam Kota Pagaralam Yapani Rahim mengakui, beberapa hari terakhir sering kali terjadi gempa di Kota Pagaralam, tetapi getarannya tidak terlalu kuat. Namun, dia meminta masyarakat Kota Pagaralam tetap waspada. Sebab, tingginya volume gempa akan berpengaruh terhadap bangunan. (AS)

Dilempar Pakai Kayu, Tetangga Dipolisikan

Palembang (Torang), Meri Kurniawati (23 th) warga Jalan Ki Merogan Lorong Pandawa RT 14 Kelurahan Kemas Rindho Kecamatan Kertapati Palembang, kemarin melaporkan tetangganya sendiri NH (45 th) ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang atas tuduhan telah melempari pelapor pakai kayu sambil mengancam akan membunuh.

Di hadapan petugas, pelapor menceritakan, peristiwa yang di alaminya itu terjadi di lorong tempat tinggalnya, Selasa (13/5) lalu sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, pelapor sedang asyik main gitar bersama dua keponakannya Lidia (14 th) dan Veni (14 th).

“Ketika sedang asyik main gitar itulah, tiba-tiba saja dia (terlapor) datang dan mendekati kami sambil marah-marah. Dia juga mengatakan aku lonte, lalu mengancam akan membunuh aku,” kata korban. Melihat sikap terlapor, pelapor kalang kabut dan sempat melakukan perlawanan serta menjawab perkataan kasar terlapor. Tetapi, terlapor yang sudah dikuasai emosi malah mengamuk melemparkan sebatang kayu serta batu ke arah pelapor.

“Melihat itu, aku kemudian masuk ke rumah. Untung saja sempat mengelak, kalau tidak kepala aku sudah pecah karena dilemparinya pakai kayu dan batu,” ujar pelapor.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Poltabes Palembang Kompol Kristovo Ariyanto dikonfirmasi membenarkan telah menerima laporan korban. Pihaknya juga telah memeriksa korban secara intensif dan akan menyelidiki kasus tersebut. (AS)

Etika Berlalu Lintas Rendah

Jakarta (Torang), Etika tertib berlalu lintas pengendara sepeda motor di Jakarta masih rendah. Untuk melakukan penertiban, polisi harus konsisten menegakkan hukum.

Rendahnya etika berkendara ini terkait dengan meningkatnya jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun. Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Irvan Prawira menjelaskan, penyebab kecelakaan di Jakarta secara umum perilaku pengendara sepeda motor masih rendah karena tidak disiplin berlalu lintas.

“Banyak hal yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Namun, faktor utama adalah buruknya perilaku mereka, khususnya dalam berlalu lintas,” ujar Kompol Irvan kemarin. Diketahui, pada 2007 sebanyak 88 persen atau sekitar 3.099 dari 3.522 kasus kecelakaan di Jakarta melibatkan kendaraan roda dua. Dari jumlah tersebut, 719 orang di antaranya meninggal dunia, 1.703 orang luka berat dan 2.454 luka ringan. Selain perilaku, penyebab lain tingginya jumlah kecelakaan karena keterampilan, alam, infrastruktur dan kendaraan.

Infrastruktur misalnya, banyaknya jalan berlubang dan rusak bisa menimbulkan kecelakaan. Bahkan di Jakarta, korban lalu lintas akibat jalan rusak dan berlubang sudah banyak. “Kami sudah sering menyurati Pemprov DKI Jakarta untuk segera memperbaiki jalan itu. Tapi buktinya masih banyak jalan yang rusak dan berlubang di Jakarta,” terangnya. Untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan tersebut, Polda Metro Jaya terus melakukan berbagai hal, di antaranya mengampanyekan tertib berlalu lintas, mengadakan penyuluhan, memperketat pembuatan SIM.

“Upaya itu terus dilakukan, bahkan kami tidak akan segan-segan menilang siapa pun jika terbukti membuat onar di jalan,” katanya. Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Chrysnanda mengakui, jumlah kecelakaan di Jakarta tergolong tinggi. Dari data yang diperoleh, hampir setiap tahun kasus tersebut meningkat. Pada 2007 misalnya, kasus kecelakaan di Jakarta mencapai 5.154 kejadian. Dari jumlah tersebut, 999 orang meninggal dunia, 2.345 luka berat dan 3.398 luka ringan.

“Jumlah tersebut baru yang terdata di kantor polisi dan masih banyak lagi kasus kecelakaan yang belum terdata karena tidak diketahui polisi,” ungkapnya. Psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia Vera Itabiliana menilai, tingginya pelanggaran yang dilakukan pengendara di jalan lantaran tidak adanya penerapan hukum secara konsisten dan konsekuen oleh penegak hukum. Akibatnya, banyak pengendara yang melanggar. “Seperti lewat jalur busway, kalau ditilang, ya selamanya harus ditilang, bukan sebaliknya,” katanya.

Kondisi seperti ini mempengaruhi ke internal pribadi para pengendara. Padahal, agar seseorang mau belajar dan mengikuti peraturan harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Sebab, jika tidak dilakukan maka mereka akan menggunakan peluang untuk tidak mematuhi aturan. “Kecenderungan orang berkendara adalah untuk cepat sampai tujuan. Jika mereka melihat ada celah-celah untuk cepat meski melanggar, mereka akan melakukannya,” tandasnya. Meski demikian, dia mengakui faktor internal pribadi juga cukup mempengaruhi.

Menurut dia, memang ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan untuk melanggar dan memberontak terhadap peraturan yang berlaku, seperti enggan menggunakan peralatan keselamatan. “Memang ada orang-orang seperti itu, tapi jumlah sangat kecil,” jelasnya. Sementara itu, dua tronton mengalami tabrakan di tol Jakarta-Merak Km 69 tepatnya di Desa Bogeg Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, kemarin. Satu orang sopir tewas di tempat dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Serang.

Korban yang tewas dalam kecelakaan itu, yakni Fathoni (46 th) warga Kampung Jedang Cangkring Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Sementara korban yang mengalami luka-luka, yaitu Rasam (40 th) warga Desa Delagon Kecamatan Panceng Gresik Jawa Timur dan Pendi (25 th) warga Sidoarjo Jawa Timur. (AS)

Golongan Putih Ancam Pilkada Banyuasin

Pangkalan Balai (Torang), Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Banyuasin diancam keberadaan golongan putih (golput). Pihak golput menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam pilkada tersebut. Isu beredar, warga yang golput berada di daerahdaerah yang mendukung pasangan calon bupati-wakil bupati Nasrul-Slamet. Mereka kecewa atas keputusan pengguguran pasangan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banyuasin melalui plenonya beberapa waktu lalu.

Seperti yang diungkapkan Samsul (34 th) salah seorang warga keturunan Jawa (Pujakusuma) yang tinggal di Pangkalan Balai. Menurutnya, gugurnya pasangan calon Nasrul-Slamet membuatnya kecewa. Apalagi sejak awal, pihaknya telah memberikan simpati kepada pasangan tersebut.

Dia berharap pasangan yang dijagokannya dapat berkompetisi saat pilkada. Sebab, dia dan warga pendukung lainnya sudah bertekad akan memilih dan memenangkan keduanya dalam ajang tersebut. Namun sebelum kompetisi dimulai, pasangan yang dijagokan ternyata gugur.

Ketua DPRD Banyuasin Basjir DA mengharapkan, setiap warga negara menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Sebab di tangan mereka, pemimpin kabupaten ini akan muncul. Dia mengaku, golput akan selalu ada dalam setiap pilkada. Namun, dia berharap golput di Kabupaten Banyuasin tidak lebih dari 20 persen.

Sementara itu, dua calon bupati Banyuasin Amiruddin Inoed dan Soleh Naim menyayangkan apabila masyarakat mengambil sikap golput. Apalagi pilkada ini baru kali pertama dilaksanakan di Kab Banyuasin. (AS)

Jiwasraya Targetkan Premi Rp 14,2 Miliar

Palembang (Torang), Asuransi Jiwasraya regional Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun ini menargetkan premi hingga Rp 14,2 miliar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa.

Instruktur Asuransi Jiwasraya Kantor Regional Sumsel M Toher mengatakan, hingga kuartal pertama, telah tercapai premi sebesar Rp 5,1 miliar. Adapun tiga program yang ditawarkan perusahaan BUMN tersebut,yaitu asuransi jiwa, pensiun dan kesehatan.

“Untuk asuransi jiwa,terbagi atas pendidikan dan investasi. Dari beberapa program tersebut, asuransi jiwa diminati sebanyak 50 persen, asuransi pensiun 20 persen dan investor 30 persen,” ungkapnya.

Kepala Bagian (Kabag) sumber daya manusia (SDM) Asuransi Jiwasraya Sumsel Sukarya mengatakan, adanya peningkatan jumlah nasabah dan premi oleh asuransi didukung SDM yang memadai. “Kini sudah ada beberapa karyawan yang disekolahkan untuk peningkatan mutu,” katanya. (AS)

Kabupaten Muba Minim Pondok Pesantren

sekayu (Torang), Bupati Musi Banyuasin (Muba) Alex Noerdin mengaku, jumlah pondok pesantren (Ponpes) yang dimiliki Kabupaten Muba minim.

Dia berjanji akan membangun sarana yang diperlukan untuk pembangunan ponpes. Sebagai kepala daerah, dirinya merasa bertanggung jawab terhadap minimnya sarana pendidikan berbasis agama tersebut. Bahkan, kata Alex, pembangunan sarana pendidikan seperti ponpes sudah ditargetkan dalam waktu dekat.

“Kondisi sarana dan prasarana di ponpes yang masih minim akan dibenahi secara bertahap,” ujarnya saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hidayatullah Fudhola Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Muba.

Menurut dia, pembangunan di bidang pendidikan tidak saja di sekolah umum, namun juga melalui pondok pesantren. Tahapan pembangunan ponpes sendiri kini sudah memasuki tahapan perencanaan. Malah, pihaknya sedang mengupayakan beberapa metode pembangunan sarana penopang pendidikan di ponpes.

Hal itu seiring dengan program mengurangi beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Namun, tentu ditunjang dengan sarana dan fasilitas pendidikan yang layak. Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Indonesia Wilayah Barat Zaim Ahmad meminta Pemerintah Kabupaten Muba tidak saja memberikan bantuan dalam bentuk uang.

Sebab bantuan yang lebih, bisa berarti berbentuk perhatian atau peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa ponpes di Muba. “Kita tak minta umpan, tapi tolong diberikan kail,” ujarnya. Zaim menjelaskan, kehidupan ratusan santri selama ini memakai sistem pemondokan. Sarana dan prasarana yang dimiliki pesantren tersebut tergolong minim.

“Kita ingin pendidikan yang maju dan berkualitas. Selain ilmu, kita pun mendalami pembekalan moral dan ajaran agama Islam,” terangnya. Selain itu, pihaknya juga mengajarkan hidup dalam kesederhanaan. Para santri belajar hidup dalam kemandirian, mau bekerja keras dan memperhatikan kehidupan dan masalah agama secara seimbang.

Sementara itu, salah seorang santri ponpes Heru Supriyadi berharap, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan ponpes dapat dimanfaatkan dalam kemajuan dunia pendidikan. “Kita mengedepankan pendalaman ilmu dan ajaran agama yang berdasarkan Al-Qur’an dan belajar Nahwu Shorof,” katanya.

Mereka belajar untuk berpijak pada kebenaran dalam menelaah perkembangan kehidupan masyarakat secara seimbang. Untuk itu, pihaknya menyambut baik jika penanganan sarana dan prasarana ponpes segera diambil alih pemerintah dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan, didirikannya Nahdlatul Ulama di Indonesia hingga berdirinya ponpes di daerah, ditujukan untuk menjalin hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan urusan agama, politik dan sosial kemasyarakatan. “Pendidikan di ponpes perlu menjadi perhatian, karena di sinilah para santri dilatih secara mendalam mengenai ajaran agama,” jelasnya. (AS)

Kadin Peternakan Diperiksa

Lahat (Torang), Kepala Dinas (Kadin) Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat Himyar Mazani, Selasa sore (13/5) lalu diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat.

Pemerikasaan sehubungan dengan dugaan penggelapan bantuan benih ikan sebanyak 8500 ekor dan 1 ton pakan yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani Melati Desa Penandingan Kecamatan Kota Agung. Tak hanya memeriksa Kadin Peternakan dan Perikanan, dalam waktu dekat Kejari juga bakal mamanggil dan memeriksa anggota DPRD Lahat Jalaludin.

Pasalnya, dalam keterangan yang diberikan Kadin Perternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat, bahwa Jalaludin yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Melati, menerima bantuan tersebut. Demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari Lahat, Rudi Iskandar, kemarin. Rudi juga mengungkapkan, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya melakukan konplenter data-data yang diberikan oleh kedua belah pihak, yakni Kadin Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat dengan perwakilan Kelompok Tani Melati.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dugaan penggelapan dalam kasus tersebut. “Dari Pak Himyar mengatakan, bahwa benih ikan gurami sebanyak 8500 ekor dan 1 ton pakan sudah diserahkan kepada Kelompok Tani Melati, dimana saat itu yang menerima adalah saudara Jalaludin, yang menjabat sebagai Ketua dari perkumpulan tersebut,” kata Rudi.

Namun, pernyataan Kadin Peternakan dan Perikanan tersebut dibantah oleh sekitar 10 orang perwakilan Kelompok Tani Melati. Mereka mengatakan belum menerima sama sekali baik itu benih ikan maupun pakannya. “Karenanya dalam waktu dekat ini kita akan memanggil saudara Jalaludin guna dimintai keterangan, sehubungan dengan kasus tersebut. Tujuan untuk mengetahui mana yang benar diantara dua pernyataan tersebut,” katanya.

Lebih jauh Rudi mengungkapkan, saat ini pihaknya belum bisa mengatakan adanya indikasi dugaan korupsi pada kasus ini, dan masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Anggota Kelompok Tani Melati, Asmudin mengatakan, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan No 523, mengenai penetapan lokasi kegiatan tahun anggaran 2007.

Kelompok tani mereka diberikan bantuan 10 paket budidaya ikan gurami berupa benih dan pakannya. Namun hingga saat ini mereka belum juga mendapatkan apa yang menjadi hak mereka tersebut. “Kami berharap agar kasus ini diselesaikan secara hukum, agar apa yang sudah menjadi hak kami bisa diberikan kembali kepada kami,” ujar Asmudin (AS)

Kapolda Janji Bertindak Tegas

Palembang (Torang), Kapolda Sumsel Irjen Pol Ito Sumardi berjanji memberi tindakan tegas bagi tiga oknum anggota Polsek Muara Telang, yang diduga melakukan pemerkosaan.

Tindakan tegas itu dilakukan, jika nanti ketiga oknum polisi yang bersangkutan benar-benar terbukti secara hukum memerkosa istri muda tauke karet Sisca (19 th) warga Desa Muara Telang Jalur 8 Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

“Untuk masalah ini, kita akan melakukan penyelidikan secara cermat, betul tidaknya kejadian itu dan siapa-siapa saja saksinya. Jika itu benar terjadi,saya akan melakukan tindakan keras kepada oknum anggota yang terlibat,” tegas Ito kepada wartawan kemarin. Dia juga menilai, jika benar ketiga oknum polisi itu melakukan tindakan asusila, itu sama saja mencoreng nama baik Polri.

“Tetapi jika tidak terbukti, saya akan memberikan bantuan hukum kepada anggota bersangkutan untuk memulihkan hak-haknya. Apalagi sekarang sudah berkembang opini buruk di tengah masyarakat, ketiga oknum anggota polisi ini sudah melakukan perbuatan tersebut. Ya, mestinya kita kroscek dulu kebenarannya,” katanya.

Kendati akan menindak tegas, namun Ito juga mengungkapkan setelah ditelusuri secara mendalam, ternyata pihaknya banyak menemukan keganjilan dalam isi laporan korban pemerkosaan tersebut.

“Itu,kan, baru laporan sepihak, lagi pula, kejadiannya sudah lama tapi kenapa baru dilaporkan sekarang. Oleh karena itu, pihak polsek dan ketiga oknum yang dituduh memerkosa, juga berencana akan menuntut balik. Nah, sekarang kita buktikan melalui jalur hukum, jadi jangan divonis dulu. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Selasa (13/5) kemarin, korban pemerkosaan Sisca mendatangi Unit Yanduan Propam Kepolisian daerah Sumatera Selatan dan melapor jika dirinya telah diperkosa oknum anggota Polsek Muara Telang. Ketiga oknum polisi yang dilaporkan Kanit Reskrim Polsek Muara Telang Brigpol MS serta dua anggotanya, Bripda DN dan Bripda JN. Tragedi pemerkosaan itu terjadi Sabtu (19/4) sekitar pukul 19.00 WIB.

Waktu itu, korban bermaksud hendak ke rumah, namun di tengah perjalanan bertemu dengan Kanit Reskrim Brigpol MS. Melihat korban berjalan kaki, pelaku lalu menawarkan korban untuk diantar menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak curiga lalu memenuhi tawaran pelaku. Namun oleh pelaku, korban dibawa ke sebuah bedeng dan diperkosa.

Setelah puas menikmati tubuh mulus korban, dirinya lalu dibawa ke Polsek Muara Telang. Di tempat tersebut, korban kembali digilir dua oknum anggota polisi Bripda DN dan Bripda JN, di ruangan yang ada di bagian belakang kantor polisi. Setelah diperkosa secara bergilir, kemudian korban disuruh pulang ke rumahnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang Eti Gustina mengatakan, sebaiknya Kapolda Sumatera Selatan jangan terlalu dini mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa laporan korban pemerkosaan banyak keganjilan.

Apalagi kata Eti, masalah ini masih proses awal, sehingga biarkan saja proses hukum berjalan dan jangan ada intervensi. Kalaupun harus menganut asas praduga tidak bersalah, silakan saja tapi jangan sampai melakukan intervensi, karena pernyataan Kapolda akan berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan, terlebih lagi pernyataan itu keluar dari seorang pimpinan.

“Kita minta pimpinan Polri di daerah ini tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa mempengaruhi proses hukum. Selain itu, pernyataan yang dikeluarkan juga membuat psikologi korban terganggu. Kita siap memberikan perlindungan hukum jika korban minta pertolongan kepada kita, sungguh kasihan jika proses hukum ini dihentikan yang berarti korban telah menjadi korban kedua. Pertama, dia sudah diperkosa, kedua menjadi korban ketidak berpihakan hukum,” imbuhnya. (AS)

Kapolda Usut Kasus Sunnah

Palembang (Torang), Kasus penipuan yang melibatkan calon wakil wali Kota Palembang Sunnah NBU terus diusut Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel. Pihak kepolisian tidak melihat kasus ini dari sudut pandang politis, melainkan kriminal murni. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel Irjen Polisi Ito Sumardi mengatakan, laporan tetap akan diterima dan harus ditindaklanjuti.

“Kita akan melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional dengan mengesampingkan unsur politik. Jika memang terbukti, mengapa tidak, tentu akan ditindaklanjuti,” tegas Kapolda di Palembang, kemarin.

Sementara itu, merasa nama baiknya tercemar, anggota DPRD Kota Palembang yang juga calon wakil wali kota (Wawako) Palembang Sunnah NBU (49 th) warga Jalan Sultan Muhammad Mansyur Blok D RT 017 Kelurahan 32 Ilir siap melaporkan balik anggota DPRD Banyuasin Nurmala Dewi (49 th) warga Griya Handayani Blok C3 Kelurahan Sukajadi Talang Kelapa Banyuasin ke Polda Sumsel. Sunnah melalui pengacaranya Februarrahman menjelaskan, sebenarnya utang kliennya kepada pelapor sudah dibayar lunas.

Pembayaran itu dilakukan secara bertahap selama enam bulan. Besaran cicilan sekitar Rp 15 juta dan batas akhir pembayaran dilakukan pada 12 Desember 2006. “Setelah utang lunas, lalu dibuat kuitansi penerimaan tertanggal 7 April 2008 yang diterima Kartini A, perwakilan dari Nurmala Dewi,” terang Febuar.

Seperti diberitakan, calon wakil wali kota Palembang Sunnah NBU diduga melakukan penipuan terhadap anggota DPRD Banyuasin, Nurmala Dewi (49 th. Dia dilaporkan korban melalui pengacaranya, Yusmaheri ke Polda Sumsel dengan laporan polisi No Pol:LP/273-B/V/2008-Siaga Ops, Selasa (14/5) lalu.

Sunnah dituding belum mengembalikan pinjaman uang dari pelapor sebesar Rp 335 juta. Febuarrahman menilai, laporan yang disampaikan pelapor ke polisi kurang cukup bukti, karena dalam laporan tersebut terungkap, jika kliennya membayar dengan cek kosong, tapi itu tidak terbukti.

“Memang benar klien kita menyerahkan cek ke pelapor, namun sebelum sempat dicairkan,cek itu diambil lagi dan dibayar dengan uang kontan sebesar Rp 15 juta,” tegasnya. Selain membayar secara kontan, kata Febuar, kliennya juga melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pelapor. Terlebih lagi, pinjaman uang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan proyek, seperti yang diungkapkan pengacara pelapor.

“Pinjaman itu murni hutang piutang,” imbuhnya. Merasa nama baiknya tercemar, rencananya hari ini, Kamis (15/5) kemarin, kliennya akan melapor balik. Upaya itu ditempuh karena laporan itu dinilai tidak cukup bukti, bahkan terkesan mengada-ada. “Laporan itu sangat kental nuansa politiknya. Betapa tidak, persoalan yang sudah selesai, tiba-tiba diangkat kembali saat klien kita akan mencalonkan diri,” ujarnya.

Calon wakil walikota Palembang Sunnah NBU mengaku tidak takut dengan dugaan penipuan yang diadukan anggota DPRD Banyuasin Nurmala Dewi melalui pengacaranya Yusmaheri ke Polda Sumsel, Selasa (13/5). “Kita yakin telah berada di jalan yang benar, jadi tidak ada masalah,” tegasnya.

Namun, Sunnah belum dapat memastikan, apakah laporan itu terkait dengan pencalonannya sebagai calon wakil wali kota Palembang. Sebab, dirinya takut hal itu akan menjadi persoalan baru, dan merusak nama baik seseorang, termasuk dirinya. “Biarlah orang yang menilai permasalahan ini. Yang penting, saya tetap pada jalan yang telah ada,” tukasnya.

Menyikapi permasalahan yang menimpa Sunnah, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DRPD Kota Palembang Ahmad Sanusar angkat bicara. Menurut dia, laporan itu sarat dengan unsur politis, apalagi waktunya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang.

“Saya rasa bermuatan politis menjelang pilkada, karena Sunnah mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Palembang,” terangnya di ruang Komisi I DPRD Kota Palembang, kemarin. Disinggung kemungkinan permasalahan internal partai, Sanusar menyangkal hal itu. Dia menegaskan, dalam tubuh PAN tidak ada permasalahan, begitu pula sebaliknya.

Pihaknya berencana melakukan klarifikasi mengenai permasalahan tersebut. Tetapi sebelum itu, masalah yang menimpa Sunnah akan dibahas terlebih dahulu di tingkat DPD. Nurmala Dewi melalui pengacaranya, Yusmaheri mengaku, Sunnah sempat membayar sejumlah uang melalui Kartini. Namun, pembayaran itu dilakukan untuk mencicil utang Sunnah sebelumnya kepada Nurmala sebesar Rp 170 juta.

Namun, hingga kini utang itu belum juga dilunasi. Menanggapi rencana Sunnah yang akan melapor balik dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik, Yusmaheri mempersilakannya. “Silakan saja kalau mau lapor balik. Kita siap menghadapinya,” tantangYusmaheri.

Ketua II tim kampanye pasangan Yansuri-Sunnah H Sulaiman Jahri tidak mau berkomentar banyak terkait kasus yang menimpa calon wakil wali kota Sunnah yang berpasangan dengan Ketua DPRD Kota Palembang yang juga Ketua Partai Golkar Kota Palembang M Yansuri. “No comment mengenai persoalan itu, karena tidak ada kaitannya dengan tim kampanye. Jadi, saya tidak berbicara mengenai permasalahan pribadi itu,” tegasnya.

Terkecuali, uang yang diduga hasil penipuan itu dipergunakan oleh tim kampanye. Tetapi, uang yang dimaksud itu telah dipergunakan pada 2006 lalu. Dia balik mempertanyakan, kenapa persoalan itu baru dilaporkan sekarang. Jika memang merasa ditipu oleh Sunnah, seharusnya korban sudah melaporkan pada akhir 2006 atau 2007 lalu. (AS)

Kartu BLT Mulai Didistribusikan

Jakarta (Torang), Pemerintah mulai mendistribusikan kartu bantuan langsung tunai (BLT) di 10 kota besar mulai hari ini. Kesepuluh kota dimaksud adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Kupang dan Makassar.

“Pada kartu tersebut ada kodenya, untuk orang yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Dari kode ini pemerintah mendapatkan data yang valid,” ujar Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan,Jakarta, tadi malam.

Sidang kabinet paripurna yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyaluran BLT bagi rumah tangga sasaran (RTS) itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sidang itu berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 22.30 WIB.

Menteri Bachtiar menjelaskan, pembagian kartu akan dilakukan secara bertahap hingga terdistribusi ke seluruh pelosok di Tanah Air.Dia berharap kartu BLT dapat serentak diterima RTS dalam waktu cepat. “Jadi kalau kartu ini sudah siap, BLT akan siap diluncurkan oleh Presiden. Pada 23 Mei mendatang Presiden akan meminta laporan tentang kesiapan BLT ini kepada kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM setelah program BLT siap. “Pokoknya Presiden mau BLT siap. Setelah itu akan diumumkan berapa kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT. Inpres tersebut untuk mendukung kelancaran program BLT dalam rangka kompensasi kenaikan harga BBM. Dalam inpres itu Presiden memerintahkan sembilan menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, gubernur, bupati dan walikota serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pelaksanaan BLT.

“Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Widodo AS), Presiden SBY menginstruksikan agar dapat mengoordinasikan langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat untuk pelaksanaan BLT kepada RTS dalam rangka pengurangan subsidi BBM,” ungkapnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diinstruksikan agar segera menyiapkan kondisi perekonomian yang mendukung penyiapan program BLT. “Menteri Sosial diinstruksikan oleh Presiden menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan BLT kepada RTS. Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Sosial segera menyalurkan BLT kepada RTS sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas,” ujarnya.

Kepada pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota, Presiden menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan kepada RTS di wilayah masing-masing. “Pada program BLT dimaksud, instruksi ini akan berakhir pada 31 Desember 2008,” tambahnya.

Manajer Komunikasi PT Pos Indonesia Joesman Kartaprawira mengatakan, PT Pos sudah menyelesaikan pencetakan kartu BLT. PT Pos segera mendistribusikan kartu itu ke sejumlah daerah. “Saat ini kami sedang melakukan proses distribusi kartu ke kantor pos yang ada di enam daerah yang akan melakukan penyerahan BLT tahap pertama,”ujar Joesman. Dia menuturkan, keenam daerah itu adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung dan Makassar.

“Sedangkan untuk empat kota yang lain, kita masih menunggu data dari BPS,” lanjut dia. Berdasarkan data Depsos, dana BLT yang diberikan langsung kepada rumah tangga miskin pada 2008 mencapai Rp 13,370 triliun atau 94,31 persen dari total anggaran BLT sebesar Rp 14,176 triliun.

Sebesar 5,69 persen anggaran lainnya atau sekitar Rp 806,6 miliar, digunakan untuk menutup kebutuhan dana safe guarding, di antaranya untuk sosialisasi, koordinasi, pemutakhiran data, operasional unit pelaksana, pemantauan dan evaluasi sesuai fungsi kementerian/lembaga terkait BLT.

Dana safe guarding didistribusikan ke Depsos, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, Depkominfo dan Depdagri. Berdasar perinciannya, Depsos menggunakan dana Rp 135,38 miliar, BPS Rp 300,373 miliar, PT Pos Rp 318,970 miliar, Kantor Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp 319,6 juta, Bappenas Rp 4 miliar, Depkominfo Rp 47 miliar dan Depdagri Rp 601,5 juta.

Pengalokasian dana safe guarding sesuai fungsi yang dijalankan masing-masing kementerian/lembaga. BPS misalnya untuk membiayai pemutakhiran data rumah tangga miskin, PT Pos untuk pencetakan, pengiriman kartu dan penyaluran dana BLT. Kemudian, Kantor Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk koordinasi, sosialisasi dan pemantauan program BLT. Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Harry Azhar Azis menilai dana safe guarding sebesar Rp 806,6 miliar terlalu besar.

Menurut dia, seharusnya dana tersebut dioptimalkan untuk BLT saja. “Anggaran itu terlalu besar, seharusnya bisa ditekan lagi, paling tidak separuhnya dari itu (Rp 806,6 miliar),” ujar dia.

Menurut Harry, untuk menekan dana safe guarding, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas distribusi program-program subsidi langsung bagi masyarakat miskin. Salah satunya melalui Perum Bulog. “Bulog yang bertugas menyalurkan raskin kepada 19,1 juta rumah tangga miskin kan berhasil melakukan tugasnya.Kenapa nggak bisa dipertimbangkan, misalnya dipaketkan di situ,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dapat mengurangi pagu anggaran subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008. Dengan demikian, pemerintah masih memberikan subsidi dalam jumlah yang besar.

“Masih dong, subsidi yang ditetapkan DPR Rp 126 triliun plus bantalan Rp 8,3 triliun, sehingga kira-kira menjadi Rp 135 triliun,” katanya. Putusan menaikkan harga adalah amanat APBN Perubahan 2008, yang menugaskan pemerintah melakukan tiga opsi sekaligus.

“Pada pasal 7 dan 14 UU APBN Perubahan 2008 disebutkan, dalam hal alokasi subsidi maksimal, proyeksi harga di atas USD 100 per barel (ICP) maka pemerintah melakukan tiga hal,” jelas Anggito. Ketiga langkah dimaksud, yaitu membatasi konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan harga dan melakukan kebijakan fiskal lainnya.

Adapun BLT merupakan opsi yang lekat dengan kebijakan harga, sedangkan pemotongan 10 persen anggaran pemerintah pusat menjadi bagian kebijakan fiskal. “Pengertian kita seperti itu sehingga pemerintah harus melakukan pengendalian konsumsi, kebijakan harga dan kebijakan fiskal lainnya,” kata Anggito.

Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pemerintah tidak memiliki kompensasi baru yang khusus bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah berjalan merupakan bagian kompensasi bagi UMKM.

“KUR itu yang akan ditingkatkan lagi. Ini adalah cara yang secara tidak langsung mendukung sektor UMKM dan mengurangi beban,” kata Boediono. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kelangkaan BBM di beberapa daerah disebabkan peningkatan permintaan. Purnomo menuturkan, panic buying terjadi lantaran masyarakat membeli BBM untuk ditimbun.

“Mereka tahu akan ada kenaikan, sehingga ada yang menimbun, ada juga yang lainnya,” ujar Purnomo di Kantor Kepresidenan, kemarin. Purnomo menuturkan, di Jawa Timur, permintaan BBM mencapai 12 persen di atas kebutuhan normal. Sementara di Jawa Barat permintaan naik 18 persen dibanding kebutuhan normal.

“Sebenarnya masyarakat tidak perlu panik dan tetap tenang, karena pemerintah sedang mengkaji masalah ini untuk memperkuat stok BBM. Stok BBM saat ini mencukupi sampai 20-21 hari ke depan,” katanya. Kapolri Jenderal Pol Sutanto meminta agar masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan.

Kepolisian, menurutnya akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti menimbun BBM. “Jangan sampai ada warga masyarakat yang membeli, menimbun, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan dalam situasi yang saat ini. Tolong dihindari,” tegasnya. (AS)

Kaum Ulama Harus Bersikap Independen

Pangkalan Balai (torang), Pimpinan Daerah Satuan Karya Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin H Ahmad Nasuhi menyatakan, kaum ulama memiliki tanggung jawab dalam membangun daerah.

“Pembangunan suatu daerah tentunya selalu melibatkan tiga komponen penting, yaitu umara, ulama dan masyarakat,” katanya di sela-sela acara pelantikan kepengurusan satuan karya Ulama Indonesia di kompleks kantor DPD Golkar Banyuasin, kemarin.

Dalam pembangunan tersebut, para ulama harus menjaga independensinya. Ulama perlu bersikap netral, sehingga menjadi pemersatu umat dan motor penggerak pembangunan. Dia menambahkan, kaum ulama juga harus mampu membangun peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Berkaitan dengan itu, keberadaan satuan karya ulama Banyuasin yang telah dilantik, semestinya mampu mewarnai pembangunan Banyuasin secara positif. Menurutnya, pembangunan yang sempurna adalah seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Dengan demikian, ulama sebagai pendidik di bidang keagamaan memiliki peran yang sangat besar dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Sementara itu, Ketua Satuan karya Ulama Banyuasin HA Nasuhi mengatakan, dalam kancah pembangunan seperti sekarang ini, peran para ulama sangat dibutuhkan. “Terutama dalam mendampingi umara (pemerintah) untuk membina umat dan melakukan pembangunan di tengah masyarakat,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Banyuasin Rachman Hasan berharap visi dan persepsi satuan karya ulama Indonesia dapat sejalan dengan visi kabupaten Banyuasin. Sehingga, kalangan ulama dapat menjadi penggerak pembangunan di daerahnya. Hampir senada diungkapkan Ketua DPD Golkar Banyuasin yang juga ketua DPRD Banyuasin Basjir DA.

Menurutnya, antara ulama dengan umara harus sejalan dalam membangun daerah. “Tugas ulama dalam membina umat bukanlah tugas ringan. Bahkan, semakin hari tantangan pendidikan dan pembinaan mental manusia khususnya di Banyuasin akan semakin berat,” katanya. (AS)

Kerusakan Hutan Mangrove Sulit Ditekan

Bandar Lampung (Torang), Tingkat kerusakan hutan mangrove di pesisir timur Lampung sulit ditekan. Rehabilitasi hutan mangrove sulit dilakukan karena kesadaran masyarakat untuk menanami hutan mangrove yang gundul dan memelihara kawasan rehabilitasi sangat rendah. Selain itu, dipengaruhi faktor alam.

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Lampung, dari rehabilitasi 5.000 batang mangrove di lahan seluas 5 hektar di Desa Sri Minosari, Labuhan Maringgai, Lampung Timur pada tahun 2007, hanya 5 persen yang bertahan dan berkembang. “Warga seolah tidak mau peduli terhadap bibit-bibit yang ditanam di kawasan mangrove yang rusak,” ujar Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Lampung (Unila) KES Manik, Rabu (14/5) lalu.

Wilayah hutan mangrove di pantai timur Lampung terbentang dari Way Mesuji di Kabupaten Tulang Bawang hingga wilayah antara Kuala Penet dengan Bakauheni di Lampung Selatan sepanjang 270 kilometer. Pada data dari Dinas Kehutanan Lampung disebutkan, seluas 7.000 hektar dari 18.000 hektar hutan mangrove di pesisir timur Lampung rusak berat.

Kerusakan hutan mangrove di pesisir timur Lampung sudah berlangsung sejak 1980. Saat itu, penduduk menebang mangrove untuk dijadikan arang. “Dengan kegiatan itu, kerusakan hutan mangrove masih terkendali karena penduduk melakukan tebang pilih. Kerusakan itu mulai parah sejak 1985, tepatnya sejak bisnis udang mulai bangkit,” kata Manik.

Kepunahan hutan mangrove semakin cepat karena bukan hanya penduduk lokal yang mengusahakan tambak, melainkan juga pemodal dari luar Lampung. Dengan demikian, kondisi kerusakan dan penyebab kerusakan hutan mangrove di pantai timur Lampung itu dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis.

Di wilayah antara Way Mesuji (perbatasan dengan Sumatera Selatan) dan Way Tulang Bawang, hutan mangrove di sekitar usaha pertambakan PT Dipasena Citra Darmaja atau sekarang bernama PT Aruna Wijaya Sakti rusak berat. Kerusakan tersebut terjadi sebagai dampak dari penjarahan lahan oleh masyarakat pada tahun 1998 dan dijadikan tambak udang.

Wilayah kedua, hutan mangrove di pesisir timur Lampung terbentang antara Way Tulang Bawang dan Way Seputih di Kabupaten Tulang Bawang. Sekitar 85 persen hutan mangrove sudah rusak karena digarap penduduk menjadi tambak-tambak udang tradisional. Sejak era reformasi, kerusakan makin parah seiring upaya penduduk menggarap kawasan hutan menjadi tambak udang sehingga fungsi hutan mangrove menghilang.

Wilayah hutan ketiga terbentang antara Way Seputih dan Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Sama seperti di dua wilayah lainnya, wilayah hutan mangrove di kawasan itu juga digarap penduduk menjadi tambak udang. Adapun di wilayah keempat, di antara Kuala Penet dan Bakauheni Lampung Selatan, sekitar 90 persen hutan mangrove sudah hilang karena dijadikan tambak udang tradisional dan semi-intensif.

Di seluruh kawasan tersebut, lanjut Manik, hutan mangrove sulit direhabilitasi karena masyarakat tidak peduli. Masyarakat masih sulit diajak bekerja sama merehabilitasi hutan mangrove. (AS)

KPUD Palembang Buka Pendaftaran Panwas

Palembang (Torang), KPUD Palembang mulai kemarin membuka pendaftaran calon anggota Panwas Pilgub tingkat Kota Palembang dan tingkat kecamatan (Panwascam).

Menurut Kasubag Hukum dan Humas Sekretariat KPUD Palembang, Indra Caya, pendaftaran calon Panwas Pilgub Kota Palembang ini dimulai 14-19 Mei. “Syarat antara lain untuk Panwas Kota Palembang harus berpendidikan paling rendah S1 dan Panwascam minimal SLTA dan berumur paling rendah 35 tahun. Untuk jelasnya calon pelamar silakan datang KPUD,” kata Indra di Palembang, kemarin.

Untuk mengantisipasi kemungkinan anggota Panwas tidak independen, di dalam pernyataan calon disertakan surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota parpol bagi yang tidak pernah menjadi anggota parpol. Bagi yang pernah menjadi anggota parpol ada surat keterangan dari pengurus parpol bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota parpol.

Ketua Posko Induk Syahrial Oesman Kota Palembang Sudirman, menyambut baik langkah yang ditempuh KPUS membentuk Panwas dan Panwascam. “Itu memang sudah wewenang mereka membentuknya. Namun kita berharap KPUD lebih teliti memilah berkas yang masuk,” ujarnya.

Sudirman mengatakan, sebagai anggota tim sukses salah satu calon gubernur, pihaknya berharap Panwas nanti dapat bertindak adil dan independen. “Tes dapat saja selain tertulis dilanjutkan dengan fit and propert test, sehingga integritas calon dapat lebih diketahui,” ungkapnya. (AS)

KPUD Siapkan TPS Khusus

Muara Enim (Torang), Menjelang hari pencoblosan Pilkada Muara enim pada 20 Mei, KPUD setempat mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pasien rumah sakit dan tahanan.

Menurut Ketua KPUD Muaraenim Haslan melalui Sekretariat Hukum KPUD Akmaluddin, TPS khusus itu untuk mempermudah proses pemilihan bagi mata pilih yang sakit hingga dirawat di rumah sakit serta para tahanan yang berada di penjara. “Jadi, mata pilih yang sakit dan yang masih ditahan tetap bisa menyampaikan aspirasinya untuk menentukan pilihan,” kata Ketua KPUD Muara enim Haslan, melalui Sekretariat Hukum KPUD Akmaluddin, kemarin.

Dia menambahkan, apabila ada mata pilih dari TPS lain yang sakit dan masuk penjara, mata pilih tersebut akan diminta mengisi blangko C-8 (daftar pemilih dari TPS lain) yang disediakan di rumah sakit dan rumah tahanan sehingga bisa mencoblos di TPS khusus. Seusai mengisi dan mencoblos, formulir yang sudah diisi tersebut akan dicocokkan dengan data yang dimiliki Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) di mana pemilih berdomisili.

Sedangkan mata pilih tunanetra, pada saat pemilihan akan didampingi pihak keluarga yang dipercaya dan satu petugas KPPS yang ada di setiap TPS.KPUD tidak membuat surat suara khusus untuk mata pilih yang cacat. “Mata pilih yang cacat itu akan meminta orang yang mendampinginya untuk mencoblos nomor urut pasangan calon yang dia inginkan,” jelas Akmaluddin.

Dia memastikan tidak akan ada kecurangan dalam pencoblosan untuk mata pilih yang cacat karena petugas KPPS dijamin netral. Selain itu, pihak keluarga ikut mendampingi dan menjadi saksi pada saat pencoblosan. “Bahkan dalam bilik suara tersebut, pencoblosan harus dilakukan oleh tangan si pemilih sendiri. Selain itu, di bilik tersebut ada saksi dari KPPS dan pihak keluarga pemilih,” tegasnya.

Parti, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Logistik KPUD Muara enim mengatakan, untuk kartu tanda pemilih, baru ada dua kecamatan yakni Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Muara enim.

Sedangkan, KTP 20 kecamatan lainnya masih dalam proses pencetakan. “KTP sudah selesai dicetak oleh percetakan yang ada di Jawa. Berdasarkan informasi, saat ini sedang dalam perjalanan menuju Muara enim. Insya Allah kalau tidak sore ini, mungkin besok pagi sampai di KPU Muaraenim,” jelasnya. (AS)

Kredit Konsumsi Dibatasi

Palembang (Torang), Tekanan inflasi dan rencana kenaikan BBM membuat perbankan selektif menyalurkan kredit konsumsi agar tidak terjadi kemacetan.

Kepala Pimpinan Bank Mandiri Wilayah II Palembang Djoko Warsito menuturkan, pembatasan kredit dilakukan terkait gejolak ekonomi secara makro. Dia menyatakan, kenaikan BBM yang tidak bisa ditunda dalam waktu dekat ini membuat segala biaya produksi bisnis meningkat tajam.

“Karena itu, mau tidak mau angka jual produksi ikut mengalami kenaikan yang sama,” tandasnya. Dia menuturkan, tingginya tekanan inflasi dan naiknya suku bunga acuan membuat kalangan perbankan melakukan pengetatan penyaluran kredit konsumsi kepada masyarakat.

Dia menjelaskan, pembatasan dilakukan karena kemampuan bayar segmen-segmen tertentu, khususnya kalangan menengah ke bawah, mengalami penurunan drastis. “Mudah-mudahan inflasi beberapa bulan ke depan bisa kembali stabil atau turun.Tapi dalam kondisi sekarang ini,Mandiri belum melakukan perubahan apapun dari sisi target,” ungkapnya.

Tidak hanya target, ekspansi kredit pun diakui Djoko belum dilakukan perubahan. Dia menuturkan, kenaikan suku bunga sebesar 0,25 persen menjadi 8,28 persen mulai pekan kemarin, dianggap belum begitu memengaruhi aktivitas kredit. “Perkembangan terakhir, kita masih tetap optimistis bisa mencapai target bisnis yang direncanakan dengan pertumbuhan kredit mikro 38 persen dan komersial 30 persen,” jelas dia.

Djoko mengungkapkan, penundaan perubahan itu dilakukan sambil menunggu perkembangan pasar. Lagi pula, kenaikan BBM masih sebatas tahap perencanaan sehingga perubahan belum bisa dilakukan sampai akhir Mei.

“Jika kenaikan BBM benar,beberapa segmen yang harus diwaspadai penyaluran kreditnya, antara lain transportasi, kredit kendaraan, dan segmen-segmen yang terpengaruh langsung dengan kenaikan BBM. Sebab, segmen ini biasanya tertekan dan bisa menyebabkan NPL jadi tinggi,” tandasnya.

Tingginya non-performing loan (NPL) atau kredit macet, bisa juga diakibatkan pinjaman yang melonjak sehingga kenaikan BBM memicu kenaikan harga produksi yang membebani debitur. Sementara itu, pengamat ekonomi Markoni Badri mengatakan, dominasi kredit konsumtif perbankan merupakan kewajaran.

Dia menilai, saat ini pertumbuhan sektor riil belum bergerak sebagaimana mestinya. “Jika kredit konsumtif perbankan lebih besar, itu wajar saja. Sebab, perkembangan sektor riil saat ini belum memberikan kepastian yang membuat perbankan ragu menyalurkan pembiayaan,” tandasnya. (AS)

Mengarungi Laut demi Sebuah Ujian

Mentari baru saja terbit di ufuk timur. Ombak Laut Natuna bergulung-gulung. Sebanyak 26 siswa SD Negeri 6 Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bertaruh nyawa menyeberangi laut agar bisa mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UASBN.

Mereka menyeberangi laut karena UASBN yang dimulai pada Selasa (13/5) dilaksanakan dengan sistem rayonisasi dan kali ini dipusatkan di SD Negeri 3 Karimunting. Jadilah murid-murid SD Negeri 6 Pulau Lemukutan menyeberangi laut sejauh 19 mil laut (sekitar 35,19 kilometer), Minggu atau dua hari menjelang pelaksanaan UASBN.

“Kami tidak mungkin datang mendadak pas pelaksanaan UASBN karena kondisi laut sulit diduga,” kata Tarmizi, salah seorang guru SD Negeri 6 Pulau Lemukutan. Perjalanan menuju tempat pelaksanaan UASBN juga bukan perkara gampang. Mereka harus menyeberangi Laut Natuna menuju pesisir Pulau Kalimantan di Teluk Suak, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, mereka masih harus naik angkutan umum selama lebih kurang 15 menit menempuh jarak 10 kilometer untuk mencapai SD Negeri 3 Karimunting.

Selain 26 siswa SD Negeri 6 Pulau Lemukutan, 17 siswa lainnya dari SD Negeri 9 Sungai Sinjun dan Madrasah Ibtidaiah Al Anwar melakukan hal yang sama. Raut muka sebagian siswa yang menyeberangi laut menggunakan perahu motor tambang ukuran 12 meter x 3 meter bermesin 24 PK itu ada yang ceria karena merasa seperti piknik, tetapi ada juga yang tegang.

“Takut, deg-degan,” kata salah satu siswa bernama Hengki (12 th) saat ditanya apa yang dirasakannya saat perahu terombang-ambing diayun gelombang ombak. Ketakutan dan perasaan was-was itu ternyata bukan karena ombak setinggi 0,25 meter yang berkali-kali mengombang-ambingkan kapal. Namun, karena ia takut tidak bisa menjawab soal ujian, lalu nilainya jelek dan akhirnya tidak lulus. Ketakutan serupa dialami Sri Udin (13 th), siswa yang tergolong pandai di antara mereka. “Try-out lalu, kata Pak Guru, hasilnya semua siswa tak lulus,” ujarnya.

Ya, bagi anak pulau, menyeberangi lautan bukanlah hal baru karena itu dialami setidaknya setiap mereka sakit dan butuh perawatan dokter di Kota Singkawang. Ombak yang mengayun perahu dengan arah yang tidak menentu seakan mewakili kegalauan siswa akan kelulusannya.

Segala kerepotan belum berakhir. Begitu sampai di kompleks SD Negeri 3 Karimunting, mereka harus membersihkan bangunan tua di seberang jalan yang akan menjadi tempat menginap. Bangunan tembok berukuran 9 meter x 6 meter tanpa penghuni itu dahulu merupakan rumah dinas guru SD Negeri 3 Karimunting. Selain kumuh dan tidak berlistrik, atap rumah itu juga bocor.

Tanpa dikomando, siswa langsung menyapu lantai rumah yang penuh debu. Setelah bersih, beberapa siswa langsung menggelar tikar yang mereka bawa dari rumah. Tikar inilah yang nantinya menjadi alas mereka tidur di atas lantai semen hingga ujian berakhir. Untuk makan, mereka mengupah warga setempat untuk menyediakannya. Dibutuhkan biaya sekitar Rp 10 juta bagi kelompok siswa ini untuk mengikuti UASBN, sejak try-out hingga pelaksanaan ujian. Biaya paling mahal tentu untuk sewa dan bahan bakar perahu.

Sistem rayonisasi ini juga merepotkan sekolah di pedalaman Kalbar dan Kalsel. Salah satunya adalah SD Negeri 16 Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Ubang, Kepala SD Negeri 16 Segitak mengatakan, untuk mengikuti UASBN, sembilan siswanya harus menempuh perjalanan darat dan sungai menuju SD Negeri 1 Nanga Semangut.

Dua hari menjelang ujian, siswa yang didampingi guru menyusuri jalan setapak di hutan sejauh 10 kilometer selama lebih kurang 1,5 jam menuju Dusun Kelibang. Selanjutnya, perjalanan dari Kelibang ke SD Negeri 1 Nanga Semangut menggunakan speedboat 15 PK dengan ongkos sewa Rp 150.000,00 untuk sekali jalan. Di sana mereka menginap di rumah penduduk.

“Untuk bekal selama menginap di Nanga Semangut, tiap-tiap siswa membawa pakaian dan perlengkapan pribadi, beras 4 kilogram, sayur-mayur dan lauk-pauk. Siswa juga ada yang membawa kompor untuk memasak bersama di sana. Bisa dikatakan, selama tinggal di sana mereka hidup mandiri didampingi guru,” kata Ubang.

Kondisi yang sama dialami sekitar 41 anak dari Pegunungan Meratus yang tinggal di perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru Kalsel. Warga Desa Juhu dan Batu Perahu itu sehari menjelang pelaksanaan UASBN sudah tiba di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya, mereka menumpang di beberapa rumah warga yang berbaik hati.

Tak perlu jauh ke Kalimantan, di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, kesulitan melaksanakan UASBN juga dirasakan sejumlah siswa. Bagi murid-murid kelas VI Kampung Bunikasih Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur misalnya, mereka harus bangun tidur dini hari lalu berjalan kaki menyusuri jalan licin dan berbatu sekitar 10 kilometer menuju tempat UASBN di SD Negeri Sindangkasih Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Cianjur. Tak ada angkutan umum menuju lokasi UASBN.

Karena hari masih gelap saat murid-murid ini berangkat, mereka terpaksa menggunakan obor untuk penerangan di jalan. “Sudah biasa begini, paling kaki sedikit pegal-pegal,” kata Dian, salah seorang siswa peserta UASBN, yang dibenarkan temannya, Nia dan Damiri.

Selain keterbatasan sarana menuju sekolah, fasilitas pendidikan mereka juga sangat terbatas. Dian misalnya, hanya mempunyai satu buku pelajaran Bahasa Indonesia 6B terbitan 2004 pinjaman dari sekolah dan beberapa buku tulis berisi catatan. Damiri bahkan menghadapi UASBN tanpa satu buku pelajaran pun.

Anak-anak SD Negeri Sindangkasih lainnya, seperti Euis, Kamal dan Eneng dari Kampung Tipar Desa Mekarmukti mengalami hal sama. Mereka berangkat sejak dini hari dengan obor sebagai penerang tergenggam di tangan. Sebetulnya terdapat kendaraan semacam omprengan yang akan menuju Ciwidey pada pukul 05.00. Namun, mereka lebih sering harus berjalan kaki karena kendaraan penuh atau tidak sanggup membayar ongkos Rp 1.000,00 sekali jalan. “Karena keterbatasan ini, kami menargetkan standar kelulusan (2,5) dua koma lima,” kata Kepala SD Negeri Sindangkasih Rahman. Dalam kondisi seperti inilah UASBN dilaksanakan. (AS)

Palembang Dibagi 10 Dapil

Palembang (Torang), Jelang pemilihan umum (Pemilu) Legislatif 2009, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palembang mengusulkan agar Palembang dibagi dalam 10 daerah pemilihan (dapil).

Jumlah anggota DPRD pun akan bertambah dari 45 menjadi 50 orang. Ketua KPUD Palembang Kemas Khoirul Mukhlis mengatakan, idealnya setiap kecamatan merupakan dapil bagi calon legislatif. Namun, berdasarkan Undang- Undang (UU) No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dapil yang ditetapkan harus mencapai tiga kursi.

Satu kursi setara dengan mata pilih sebanyak 23.000 orang. “Dari kecamatan yang sudah kita hitung, hanya bisa 10 dapil,” kata Mukhlis di Palembang kemarin. Menurut dia, alokasi dapil yang diusulkan berdasarkan jumlah penduduk di suatu tempat. Bila dalam satu kecamatan ternyata mata pilih masih kurang dari target tiga kursi yang dipersyaratkan UU, maka akan bergabung dengan kecamatan di sebelahnya.

“Keputusan final ada di KPU provinsi, kita hanya mengusulkan. Namun, saya kira tidak akan lebih dari 10 dapil,” ungkapnya. Selain itu, menurut Mukhlis, KPUD akan mencari anggota Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kota Palembang untuk Pemilu Legislatif yang direncanakan berlangsung pada 5 April 2009. Tetapi sebelum itu, akan dilaksanakan pengukuhan petugas PPK dan PPS untuk Pemilu Legislatif.

KPUD, akan mencari enam calon anggota Panwasda legislatif, kemudian mengambil tiga nama yang akan dijadikan anggota Panwasda provinsi. Pihaknya berpatokan pada UU No 22/2007 dan anggotanya nanti tanpa kehadiran personel kepolisian dan kejaksaan. Ketiga anggota Panwasda legislatif itu, terdiri dari unsur masyarakat, akademisi atau profesional.

Sedangkan untuk tingkat kecamatan, terdiri dari tiga anggota dan satu orang di tingkat kelurahan sebagai pengawas lapangan. Diharapkan, pada Juni 2008 ini, kepengurusan yang terbentuk segera dilantik. Dia menambahkan, bagi anggota Panwasda Kota Palembang untuk pemilihan kepala daerah, dipersilakan mendaftarkan diri kembali dalam seleksi Panwasda legislatif ini. Tetapi bila diterima, yang bersangkutan harus memilih salah satu.

Hamzah Sya’ban, Wakil Ketua DPRD Palembang menuturkan, masalah ketentuan dapil di seluruh daerah sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penentuan dapil tersebut jelas ditentukan dengan jumlah penduduk, termasuk penambahan jumlah anggota Dewan.

Menurut dia, berdasarkan UU No 10/1998, bagi kabupaten/kota yang berpenduduk lebih dari satu juga, maka jumlah DPRD sebanyak 50 kursi. “Penentuan kursi ini tentu berdasarkan jumlah mata pilih,” katanya.

Hamzah menjelaskan, dapil merupakan wadah perhitungan suara calon legislatif untuk mendapat jatah kursi di DPRD. Selain dari ketentuan calon anggota, juga ditentukan dari partai masing-masing. Pada 2004 lalu, penentuan calon berdasarkan nomor urut. Hal ini termaktub dalam peraturan dan kebijakan internal partai masing-masing.

Usulan KPUD provinsi membagi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi 12 daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu Legislatif 2009 mendapat tentangan. Pasalnya, hal itu akan memberatkan sejumlah partai. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumsel Fauzih H Amro mendesak KPUD tetap membagi dapil sesuai Pemilu 2004 (7 dapil).

“Saya nilai lebih pas dengan 7 dapil, karena lebih merepresentasikan penduduk di setiap wilayah,” ujar Fauzih. Menurut Fauzih, pada Pasal 22 UU No 10/2005 disebutkan, alokasi kursi bagi anggota DPR di setiap wilayah berkisar antara 3-12 kursi. Dari total 15 kabupaten/kota di Sumsel, lebih tepat jika beberapa daerah digabung, sehingga jumlah kursi yang diperebutkan bisa lebih banyak.

Terpisah, anggota KPUD Sumsel Joko Siswanto menjelaskan, usulan agar Sumsel dibagi menjadi 12 dapil sudah sesuai aturan. Hal ini didasarkan pada UU No 10/2008, kuota suara masing-masing daerah didasarkan pada pembagian jumlah penduduk dengan jumlah kursi. “Jumlah penduduk Sumsel berdasarkan DP4 (data potensi penduduk pemilih pemilu) sebanyak 7.141.578 jiwa dan berdasarkan UU No 10/2008 mendapatkan 75 kursi. Dari situ diperoleh jumlah kursi bagi masing-masing dapil,” terangnya. (AS)

Organisasi PKK Tidak Jalan

Lubuklinggau (Torang), Walikota (Wako) Lubuklinggau Riduan Effendi menilai PKK di daerahnya tidak berjalan. Sebab, penggerak PKK bersikap pasif. Kemarin,Wako memberikan teguran kepada para istri camat di lingkungan Pe-merintah kota (Pemkot) Lubuklinggau yang bertanggung jawab sebagai penggerak program kesejahteraan keluarga (PKK). Wako meminta para penggerak PKK itu semestinya responsif dan membiasakan diri turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi masyarakatnya.

“Jangan sampai terkesan hanya berdiam diri di rumah saja melihat ketimpangan yang terjadi di sekelilingnya,” katanya pada saat menghadiri acara rapat kerja daerah program Keluarga Berencana yang digelar Dinas Keluarga Berencana (KB) Kota Lubuklinggau di hotel Hakmaz Taba, kemarin.

Menurut Wako, istri camat hendaknya dapat membantu tugas dan tanggung jawab suaminya dalam menjalankan tugas. Semua istri camat harus aktif memonitor keadaan masyarakat di lingkungan kerja suaminya. Sangat ironis, kalau istri camat tidak mengetahui organisasi program-program pokok PKK,” kata Wako.

Idealnya, istri camat mempunyai program khusus yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat serta menjadi pengayom dan contoh tauladan bagi ibu-ibu rumah tangga lainnya. “Banyak tugas yang dapat dilakukan oleh istri camat, oleh karena itu tidak ada alasan kalau hanya di rumah saja,” tutur Wako.

Menanggapi teguran Wako tersebut, Camat Lubuklinggau Timur II Hery Supriyanto mengatakan, memang sudah seharusnya istri camat mempunyai peran aktif dalam membantu tugas suaminya. Selain sebagai ibu rumah tangga yang baik, bagi suami dan anaknya, istri camat juga harus mampu hadir sebagai sosok ibu camat yang peduli terhadap warganya.

“Setiap minggunya istri saya sudah memimpin kegiatan arisan pengajian dan arisan rutin yang dilaksanakan seminggu satu kali. Juga lebih mengaktifkan pos pelayanan terpadu dari tingkat kelurahan sampai rukun tetangga,” ungkapnya. Senada diungkapkan Camat Lubuklinggau Selatan II Imam Senen. Dia mengaku istrinya selalu sigap membantu mengerjakan tugas-tugasnya.

“Sudah tentu istri camat harus membantu pekerjaan suaminya. Istri saya selalu aktif dalam mengerjakan tugasnya,” tandasnya. Dia mengaku sering memberikan arahan atau petunjuk kepada istri agar menjalankan tugas-tugas PKK sesuai dengan fungsinya. “Hampir setiap minggu arahan tersebut saya berikan dan telah dijalankan istri saya bersama anggota PKK yang lain,” katanya.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Hasbi mendukung pernyataan Wako agar istri camat atau ibu-ibu pengerak PKK di lingkungan Pemkot turuf aktif mendukung tugas-tugas sang suami atau Pemkot. Jangan bersikap pasif. “Saya kira wajar teguran Wako itu, karena saya nilai peran ibu-ibu PKK terhadap warga di sekitarnya masih sangat kurang,” katanya.

Dia berharap setelah Wako memberikan teguran, ibu-ibu PKK mulai aktif dan mempersiapkan program sebagaimana yang diharapkan Pemkot. “Tindakan nyata dan konkret di lapangan saat ini yang harus ditonjolkan oleh ibu-ibu PKK,” harapnya.

Dia yakin jika PKK menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana arahan dari PKK Provinsi Sumsel maka program yang akan dijalankan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. “Sekarang kita tunggu saja apakah sesudah ditegur Wako ada perubahan atau tidak,” pungkasnya. (AS)

Pencuri Tas Perawat Ditangkap Satpam

Palembang (Torang), Sial benar nasib dialami Revandi (30 th) warga Jl Mesjid Ki Merogan Rt.02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang.

Belumlah sempat menikmati hasil kehajatannya, bapak dua anak ini keburu ditangkap petugas keamanan. Dia ditangkap, saat hendak mencuri tas milik seorang perawat di Klinik YK Madira Palembang, Jl Jenderal Sudirman, Selasa sekitar pukul 19.55 WIB. Oleh petugas keamanan, tersangka selanjutnya diserahkan ke Mapoltabes Palembang.

Di hadapan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Poltabes Palembang, korban percobaan pencurian Lilik Sulistyowati (25 th),warga Jl Yos Sudarso Lorong Kertomulyo RT 09 Kelurahan 3 Ilir Palembang menceritakan, saat itu dia baru saja datang dan meletakkan tas sandang miliknya dilaci mejanya yang berada di lantai II.

Selang beberapa menit kemudian, dia kembali ke meja kerjanya dan terkejut manakala melihat ada tersangka sedang duduk dikursi, sambil memegang tas miliknya. Melihat hal itu, korban spontan membentak tersangka lalu memanggil petugas keamanan.

Kasat Reskrim Poltabes Palembang, Kompol Kristovo Ariyanto membenarkan telah menerima penyerahan tersangka pelaku percobaan pencurian. Menurut dia, tersangka telah diperiksa secara intensif tim penyidik Reskrim dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. (AS)


Pendidikan Investasi Masa Depan

LUTHFI ASARI tidak pernah memikirkan mampu menikmati sekolah gratis di luar negeri lewat beasiswa pendidikan. Rencananya untuk sekolah ke luar negeri, selalu ditolak oleh keluarga apalagi mertua.

Namun, tekad bulat untuk mengejar ilmu sudah tak tertahankan. Ia nekat berusaha mendapatkan beasiswa. Sekarang, lulusan tahun 2006 Lee Kwan Yew School of Public Policy Singapura ini sekarang malah jadi ahli pengembangan proyek untuk pemerintahan yang berdemokrasi dan desentralisasi di USAID.

Selain itu, alumnus LKY SPP jurusan Master in Public Management (MPM) ini tengah bekerja untuk Bank Dunia dan menangani proyek senilai USD 160 juta. “Hambatan dari keluarga sempat muncul. Tapi setelah diberi pengertian, akhirnya mereka luluh juga dan keluarga mau tinggal di Singapura untuk satu tahun (selama kuliah) tersebut,” lanjut Luthfie yang mendapat total beasiswa yang jika dikalkulasikan mencapai Rp 865 juta.

Bagi pria 36 tahun asal Malang ini, pendidikan memang merupakan investasi bagi masa depan. Bagaimana tidak, untuk memperoleh kesempatan beasiswa, Luthfi harus bersaing dengan mahasiswa berbagai negara dan hanya diambil 26 orang untuk satu kelas dan satu angkatan.

Pengalaman suka duka selalu Luthfi rasakan selama kuliah di Singapura. Mulai dari kuliah dari pukul 06.30 hingga 18.30 selalu dijalani dengan sepenuh hati. Kadang waktu untuk keluarga sengaja dikesampingkan sejenak demi sebuah ilmu. Bahkan, sempat juga mengorganisasikan tim sepak bola kampus semasa kuliah di sana.

Di sela kegiatan kampus, ada semacam pelatihan yang berguna kelak setelah lulus, seperti pelatihan kepemimpinan, public speaking hingga negosiasi. Lulusan LKY SPP ini pun bisa melanjutkan dan memilih mata kuliah pilihan di Universitas Harvard dan Kennedy School Amerika. Begitu juga dengan jalinan pertemanan yang sungguh mengasyikkan.

Bagaimana tidak, teman sebangku yang dulu menjadi teman, sekarang sudah menjadi konsulat Malaysia di Dubai. Cerita tentang kesuksesan teman-teman kuliahnya selalu menjadi penghibur sekaligus menjadi pemicu untuk maju.

“Mungkin sekolah ini belum ada apa-apanya sekarang. Namun, tunggu lima hingga 10 tahun lagi. Orang akan berbondong-bondong mengejar beasiswa tersebut,” ketusnya yang menyarankan untuk mengikuti program ini harus memiliki indeks prestasi (IP) minimal tiga, pengalaman di bidangnya minimal tiga tahun dan TOEFL 580. (AS)

Pengendara Motor Wajib Dua Helm

Baturaja (Torang), Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu (OKU) sejak kemarin mulai menyosialisasikan wajib helm standar bagi pengendara sepeda motor.

Tahapan sosialisasi yang dilaksanakan selama tiga pekan ini diawali dengan konvoi ratusan tukang ojek mengitari Kota Baturaja. Beberapa paguyuban tukang ojek dari beberapa pangkalan ikut dilibatkan dalam sosialisasi ini.

Kapolres OKU AKBP R Wahyu Prasetyo melalui Kasat Lantas AKP Sugiat AS mengatakan, pihaknya sengaja melibatkan tukang ojek karena dianggap langsung mengena sasaran. Terlebih lagi, di Kabupaten OKU banyak warga yang berprofesi sebagai tukang ojek.

“Kalau diawali tukang ojek, sosialisasi kepada masyarakat akan lebih cepat. Sebab setelah sosialisasi ini,kami akan melakukan tindakan manakala aturan ini tidak diikuti,”kata Sugiat. Selain konvoi, bentuk sosialisasi yang dilakukan Polres OKU yakni dengan memasang spanduk dan baliho pengumuman dan peringatan agar pengendara menggunakan kelengkapan berkendara.

Pemasangan baliho dan spanduk berisi imbauan tersebut lebih difokuskan di daerah-daerah tertentu,yang dikenal rawan kecelakaan lalu lintas, termasuk di pelosok daerah. ”Untuk konvoi tadi, kita awali di Polres OKU–Ogan III–Tugu Beras–Bambu Kuning– Jalan Pahlawan kemarung– Sukajadi–Pos Ogan II–Simpang III Berkas–Simpang Kejaksaan–Simpang Sentosa–Simpang terminal Pasar baru dan kembali ke Polres,” urai Sugiat.

Ketua paguyuban ojek Dubara Herman berharap, sosialisasi kemarin mampu dipahami dan dilaksanakan rekan- rekan sesama tukang ojek. Menurut dia, sebelum sosialisasi dilakukan, pihaknya yang beranggotakan sekitar 975 ojek ini menerima undangan resmi dari Polres OKU dengan undangan bernomor B/192/V/2008/LL perihal sosialisasi helm standar bagi pengendara sepeda motor depan dan belakang.

Hal senada diutarakan koordinator paguyuban ojek bayangkara Harimin. Dia berjanji, paguyuban ojek bayangkari yang dipimpinnya akan tertib lalu lintas. (AS)