Kamis, 15 Mei 2008

Besi Pelindung Jembatan Dicuri

Martapura (Torang), Kondisi jembatan Sungai Tua, di Desa Bantan Pelitan Kecamatan Buay Pemuka Peliung, OKU Timur, sangat memprihatinkan. Sebagian besar besi pelindung jembatan hilang.

Kuat dugaan, besi pelindung yang berada di sisi kanan dan kiri jembatan tersebut dipreteli orang tak bertanggung jawab. Akibatnya, kendaraan yang melintas di atas jembatan yang terletak di Km 14 dari Kota Martapura tersebut terpaksa harus ekstra hati-hati untuk melintasi jembatan tersebut, apalgi disaat malam hari.

Warga sekitar meminta Pemerintah Kabupaten OKU Timur segera memperbaiki jembatan tersebut. Sebab, hal ini sangat mengancam keselamatan pengendara yang melintas. “Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan ada kendaraan yang tercebur ke dasar sungai. Sebab, tidak ada pembatas di sisi kanan dan kiri jembatan,” ujar Budiman (34 th) salah satu pengendara kendaraan yang sering melintas/melalui lokasi jembatan.

Selain tidak ada batas pelindung, di sekitar lokasi juga tidak ada lampu penerang jalan, sehingga sangat rawan jika dilalui pada malam hari. Terlebih, bagi pengemudi yang belum terbiasa melintas di lokasi. Padahal, arus lalu lintas di lokasi tersebut cukup ramai, terlebih pada siang hari. Seperti angkutan jenis truk dan bus dari dan ke arah Gumawang Belitang.

Keluhan serupa dilontarkan Joni, warga Desa Bantan Kecamatan BP Peliung. Joni menilai, Pemerintah Provinsi tidak tanggap dengan kerusakan jembatan tersebut. Sebab sepengetahuannya, kerusakan jembatan sudah lama terjadi. Namun, pihak pemerintah provinsi tidak menanggapi. “Entah apakah orang provinsi tidak tahu dengan keadaan ini atau memang sengaja didiamkan,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi jembatan yang membentang di atas anak Sungai Komering tersebut sangat mengganggu kenyamanan angkutan yang melintas. Beton pelindung dan besi penyangga pada sisi kiri dan kanan jembatan sudah hancur, bahkan sebagian sudah tidak tampak lagi di tempatnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Timur Ir Agus Sunaryo saat dikonfirmasi mengaku, kerusakan jembatan tersebut sudah dilaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk segera diperbaiki. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diperbaiki,”terang Agus kemarin.

Ketua DPRD OKU Timur Drs Syahri mengaku sangat menyesalkan perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas umum tersebut. Menurutnya, jika masyarakat memiliki rasa cinta dengan pembangunan daerah, seharusnya tidak sampai mengambil besi-besi jembatan itu. “Saya mengimbau pihak kepolisian agar menindak tegas oknum-oknum yang mencoba berbuat kerusakan. Perbuatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya. (AS)

Bupati Ishak Mekki Mendapatkan Penghargaan PWI

Palembang (Torang), Berbeda dengan kebanyakan orang yang menganggap kritik sebagai hal yang menggangu, lain hal dengan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Ir. H. Ishak Mekki, MM. Ishak dikenal sebagai salah satu sosok Bupati di Sumatera Selatan yang terbuka terhadap berbagai kritikan.

“Kritik adalah cambuk bagi saya untuk meningkatkan kinerja,” Ucapnya. Tentu saja kritik yang terlontar harus proporsional dan memberikan fungsi sosial kontrol yang bermakna kebaikan untuk masyarakat.

Sikap seperti itulah yang selalu diterapkannya dalam mengemban tugas selama memimpin Kabupaten OKI. Apa yang ditunjukkan oleh Bupati OKI ini oleh insan pers umumnya, khususnya di daerah Sumsel merupakan akses membuka informasi sehingga memudahkan tugas dan fungsi pers untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Tampaknya komitmen ini berbuah penghargaan dari insan pers yang tergabung dalam PWI Sumsel. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional dan peringatan ulang tahun PWI Sumsel ke-62, PWI Sumsel menyerahkan Penghargaan Pers 2008 kepada Bupati OKI, Ir. H. Ishak Mekki, MM di auditorium Pemda Sumsel yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azam.

Dalam sambutannya atas penyerahan penghargaan itu, Bupati OKI Ishak Mekki menyatakan, bahwa disadarinya benar bahwa tugas pembangunan tak akan sempurna tanpa adanya kritikan yang membangun dari kalangan pers. Karena itu, secara pribadi dia menaruh rasa hormat terhadap kritikan yang dilontarkan kalangan pers.

Dikatakannya, selama memimpin daerah Kabupaten OKI dia menganggap pers merupakan mitra dalam pembangunan. “Saya bersedia dikritik, kalau kritikan itu demi untuk pembangunan OKI,” Ujarnya.

Bagi Ishak Mekki komitmen keterbukaan, terutama dengan kalangan pers membuat dirinya mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam memimpin daerah OKI. Masukan dan kritikan dari kalangan pers, sangat berguna bagi pelaksanaan tugas di daerahnya itu. Karena kritikan itu adalah masukan dari masyarakat. Dari masukan itulah pula dapat dicapai keberhasilan dalam pembangunan di daerah OKI.

Kabupaten OKI yang saat ini berusia 62 tahun, sejak dibawah kepemimpinan Bupati Ishak Mekki memang mengalami banyak kemajuan. Ini sesuai dengan tekad sang Bupati. Berbagai kemajuan yang dicapai baik dibidang infrastruktur atau pembangunan fisik dan non fisik. Namun sebagai tolak ukur dari keberhasilan tadi baik yang bersifat fisik maupun non fisik dari standar formal sebagai acuan penilaian terlihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Tahun 2004 lalu IPM Kabupaten OKI hanya 68,1 pada tahun berikutnya naik menjadi 68,8. Begitu juga usia harapan hidup dari 66 naik menjadi 67 tahun. Tolak ukur yang bisa dijadikan pegangan lain misalnya kemampuan ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat. Pengeluaran riil per kapita masyarakat OKI per bulannya di tahun 2005 Rp 613.205,00 sekarang terus meningkat.

Keberhasilannya memimpin Kabupaten OKI maupun berbagai prestasi yang sudah dilakukannya, membuat Bupati yang Low Profile ini memperoleh banyak penghargaan diantaranya Setya Lencana Karya 10 tahun, pengakuan dari ASEAN dan PBB atas prestasi kepeduliannya di bidang kepemudaan. (AS)

Bupati Minta Kades Bebas Korupsi

Baturaja (Torang), Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H Eddy Yusuf mewanti-wanti para kepala desa (Kades) di Kabupaten OKU dalam menggunakan anggaran desa, menyusul diperiksanya beberapa kades menyangkut persoalan ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, beberapa oknum kades di Kabupaten OKU saat ini diperiksa pihak kepolisian dan kejaksaan terkait penyelewengan dana. Seperti yang dialami Kades Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji dan Kades Laya Kecamatan Baturaja Barat.

Penggunaan anggaran baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan gubernur dan sebagainya, harus dipertanggungjawabkan sesuai kegunaannya. Sebab, jika sudah bermasalah, yang pertama merasakan dampaknya adalah Bupati.

“Kalau sudah masuk pemeriksaan polisi dan jaksa, harga diri dipertaruhkan untuk membantunya. Apalagi, kalau hasil pemeriksaan membuktikan dirinya melakukan penyimpangan,” kata Eddy saat menghadiri silaturahmi Forum Komunikasi Lintas Kades se-Kabupaten OKU di gedung SKB Baturaja, kemarin.

Selain para kades yang aktif, mantan kades dan para camat termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten OKU terlihat hadir. Eddy juga meminta lembaga inspektorat lebih optimal melakukan tindakan terutama dalam memeriksa laporan yang masuk sebelum jatuh ke tangan pihak ketiga.

Selama ini, laporan yang masuk dari inspektorat, para kades yang diperiksa selalu tidak ada masalah. Tetapi, ketika polisi atau jaksa yang memeriksa, ternyata terbukti ada penyimpangan. “Semua pemeriksaan biarpun ada masalah, harus dilaporkan kepada saya dengan jujur,” tegas Eddy yang dengan transparan menegur Inspektorat Kabupaten OKU.

Sementara itu, mantan kepala desa Sukaraya H Syamsir Wahab yang juga Ketua Forum Komunikasi Lintas Kades Kabupaten OKU, berjanji akan terus berusaha membangun daerah masing-masing, termasuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Dalam kesempatan ini pun, selain memberi restu kepada Eddy untuk maju pada pilkada gubernur, Syamsir yang mewakili para kades bersyukur atas perjuangan Pemkab OKU dalam memperjuangkan kesejahteraan para kades. (AS)

Dewan Bantah Dalangi Proyek Talud

Muara Dua (Torang), Anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Slamat Sunarlis yang disebut-sebut mendalangi proyek pembangunan talud di areal perkantoran Pemkab OKU Selatan senilai Rp 499.727.000,00 yang diduga bermasalah, membantah keras dirinya terlibat.

Menurut dia, sesuai UU No 23/2003 tentang Susunan Kedudukan Dewan dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa anggota DPRD dilarang main proyek. “Tudingan itu tidak benar. Kalau saya main proyek, sama saja membunuh diri saya sendiri,” tegas Slamat, Selasa (13/5) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kepolisian Resor (Polres) OKU Selatan saat ini tengah mengusut kasus proyek pembangunan talud di areal perkantoran Pemkab OKU Selatan senilai Rp 499.727.000,00 Proyek 2006 ini diduga bermasalah. Polres OKU Selatan mensinyalir, kasus pembangunan talud tersebut melibatkan anggota DPRD OKU Selatan berinisial S, Itu berdasarkan adanya pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum lama ini.

Proyek talud tersebut diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga negara dirugikan puluhan juta rupiah. Menurut Slamat, sejak adanya pemberitaan di media massa, secara tidak langsung telah terbentuk opini di masyarakat bahwa dirinyalah yang bermain proyek tersebut. Padahal, dia tidak mengetahui sama sekali keberadaan proyek tersebut.

Slamat mensinyalir, ada orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja mencemarkan nama baiknya dengan memolitisasi kasus ini. Dia menegaskan, dirinya siap memenuhi panggilan dari pihak manapun untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. “Hingga saat ini, saya belum menerima surat panggilan dari pihak manapun, termasuk pihak kepolisian. Kalaupun ada, tentunya harus sesuai prosedur,” tegas Slamat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab OKU Selatan Sudirman didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Pemkab OKU Selatan Hairul Emri mengungkapkan, proyek pembangunan talud tersebut menggunakan APBD 2006 dan dikerjakan CV Mitra Usaha.

“Memang berdasarkan hasil laporan BPK, proyek pembangunan talud merugikan negara. Tetapi, hal tersebut hanya kesalahan administrasi, dan telah diselesaikan. Sehingga, secara hukum, negara tidak dirugikan atas pembangunan proyek tersebut,” tegas Sudirman. (AS)

Dishub Tindak Truk Sawit

Martapura (Torang), Dishub Kab OKUT memberikan batas waktu selama 14 hari kepada pemilik truk sawit untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Kepala Dishub OKUT Ir H Fadhil Taufik MM mengatakan, Dishub OKUT akan terus menindak pemilik usaha angkutan sawit yang tidak mengindahkan peraturan. Dia menuturkan, sesuai kesepakatan para pengusaha sawit, Satuan Lalu Lintas Kabupaten OKUT, Dewan lalu-lintas dan Dishub, pada 27 Maret 2008 lalu, truk pengangkut sawit di atas 5 ton per truk dilarang melintas di jalan umum di Kabupaten OKUT. Pasalnya, banyak jalan rusak akibat tonase melebihi standar beban.

“Memang problem ini merupakan dilema bagi kita bersama. Pada satu sisi, kita ingin meningkatkan produksi perkebunan dalam pencapaian target. Tetapi di sisi lain, kita mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Sebab, kalau jalan banyak yang rusak, masyarakat dirugikan dan terganggu keselamatannya saat berkendara,” tuturnya kemarin.

Tak hanya itu, dia mengimbau para pengusaha perkebunan sawit melengkapi surat-surat kendaraan dan memberikan laporan ke Dishub mengenai berapa banyak jumlah armada yang dimiliki. Dia menuturkan, pelaporan jumlah kendaraan dilakukan untuk menambah kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) OKUT dalam pembayaran pajak kendaraan. Namun, dia menyayangkan atas kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Pasalnya, setelah satu bulan berjalan, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan truk pengangkut sawit. “Terbukti, penilangan sering terjadi setiap hari. Pengusaha sering melakukan kucing-kucingan dalam beroperasi untuk mengelabui petugas di lapangan,” ungkapnya.

Fadhil menuturkan, bentuk penilangan yang sering terjadi di antaranya truk tidak mempunyai tanda berisi kolong, muatan melebihi tonase, habis masa izin usaha angkutan dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan bermotor.

“Kami mengimbau para pengusaha sawit bersikap konsisten terhadap peraturan yang telah disepakati. Kalau tidak, jangan salahkan kami apabila banyak truk yang ditilang karena melakukan pelanggaran,” tukasnya.

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Dishub OKUT Ir Taviv Maryadi mengatakan, pihaknya tidak pandang bulu melakukan penertiban truk angkutan sawit yang beroperasi di Kabupaten OKUT.

“Dalam setiap pekan, terdapat 10-15 kali penilangan yang disebabkan beberapa faktor. Bentuk penilangan yang paling dominan yaitu kelebihan tonase dan kendaraan tidak mempunyai persyaratan teknis. Adapun bentuk surat yang kami tahan seperti surat trayek, buku uji asli, STNK mobil dan sebagainya,” ucapnya kemarin.

Dia menjelaskan, para pengusaha truk diberikan waktu selama 14 hari setelah masa penilangan untuk mengurus pelanggaran di kantor Dishub. “Apabila tidak dilakukan penyelesaian setelah batas waktu yang ditetapkan, dengan terpaksa berkasnya kami laporkan ke Pengadilan Negeri Baturaja dengan melampirkan bukti untuk diproses di persidangan,” jelasnya.

Sedangkan pemilik angkutan sawit Herdiansyah yang beroperasi di Kab OKUT mengaku setiap harinya mampu mengangkut sawit dalam bentuk partai besar. Dia menuturkan, dalam satu hari perusahaanya mengangkut sawit sesuai kesepatakan.

“Setiap hari kami menyediakan 12 truk yang tonasenya mencapai 8-9 ton per truk. Tapi kami tetap melakukan sesuai perjanjian yaitu 5 ton,” ungkapnya meyakinkan. Namun, dia mengaku perjanjian yang telah dibuat bersama itu cukup menyulitkan pihaknya untuk melakukan pengangkutan sawit sesuai kebutuhan pabrik. Dia menambahkan, akibat pembatasan tonase angkutan sawit secara otomatis biaya operasional meningkat.

“Kalau sebelumnya pengiriman sawit ke pabrik bisa dilakukan dalam lima kali pengiriman. Sekarang bisa mencapai tujuh atau delapan kali pengiriman,” tukasnya. Ke depan, dia berharap masalah kesepatan bisa dilakukan perubahan untuk meringankan biaya operasional di tengah rencana pemerintah menaikan BBM. “Tolong pemerintah memikirkan nasib para pemilik truk yang semakin terhimpi akibat rencana kenaikan BBM,” tandasnya. (AS)

Fopkot dan GMNI Tolak Kenaikan BBM

Lubuk Linggau (Torang), Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Kota Lubuk Linggau (Fopkot) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lubuk Linggau menolak rencana kenaikan harga BBM. “Tolak kenaikan harga BBM. Rakyat hidup masih susah, apakah rakyat harus hidup lebih susah lagi,” kata koordinator Fopkot, Herman Sawiran SPd, didepan ratusan demonstran.

Dalam orasi singkatnya, GMNI dan BEM STKIP PGRI Lubuk Linggau meminta pemerintah mencari opsi lainnya selain meningkatkan BBM. “Banyak dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikap, mereka mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah menstabilkan harga sembako, mendesak pemerintah menasionalisasikan aset-aset nasional agar dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, mereka mendesak Pemkot Lubuk Linggau dan DPRD dibantu kepolisian membentuk tim pemantau adanya indikasi penimbunan BBM.

Ketua DPRD Elven Asmar SE dan anggota DPRD lainnya mendukung aspirasi warga. “Akan kita faksimile-kan langsung ke DPR RI dan MPR RI, Presiden SBY dan Wapres Kalla, agar mereka dapat membaca aspirasi dari garis paling bawah,” katanya yang mendukung petugas agar tak ada penimbunan BBM yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. (AS)

Guru Harus Miliki Tiga Kecerdasan

Palembang (Torang), Prie GS, budayawan dan penulis naskah sketsa Indonesia di Smart FM, hadir di Atrium Palembang Trade Center (PTC) Mall Palembang berdialog dengan 500 guru dalam kegiatan Dialog Akbar dalam rangka 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan HUT Super Bimbel GSC, Smart FM dan Telkomsel.

Berbicara tentang kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, Prie lebih banyak memberikan contoh orang-orang yang mempunyai kecerdasan, diantaranya Maria Carry. Adi Subono, promotor yang pernah mendatangkan wanita yang sering tampil seksi, Prie menceritakan bahwa maria artis yang sangat rewel. Saat show di Jakarta, pernah meminta kamar di Hotel Hilton, tempatnya menginap dicat ulang dan hanya ingin minuman yang dibawanya dari negari asalnya.

“Namun, setelah menyaksikan penampilannya semua kerewelan Maria terbayarkan,” kata Prie yang mengaku melihat langsung pertunjukkan yang disuguhkan penyanyi tersebut.

Mengupas tentang kecerdasan emosional, Prie mencontohkan sosok WS Rendra yang selalu datang terlambat dalam suatu acara. Namun, hal itu merupakan triknya sehingga penonton haus. “Begitu juga dengan Tukul Arwana, ludahnya yang muncrat ketika membawakan acara dibayar mahal. Nah guru yang memiliki kecerdasan emosional akan disenangi muridnya,” tutur Prie.

Disamping kecerdasan intelektual dan emosional, ada juga kecerdasan spiritual. Kali ini Prie menceritakan sosok Gus Dur, mantan presiden RI. Menurutnya Gus Dur adalah seorang yang mempunyai kecerdasan spiritual. “Setidaknya Gus Dur sudah tiga kali terkena stroke,” ujarnya.

Seorang guru yang intelek, pintar saja tidak cukup, karena tidak asyik. Tidak akan disukai anak didik. “Untuk itu guru harus memiliki ketiganya,” Ujar Prie.

Sementara itu, Presiden Direktur Super Bimbel GSC Johannes Agus Taruna dalam dialog yang dipandu Izul Safei, Manager Area Smart FM Palembang, mengatakan guru adalah pendidik, pengajar dan pelatih. Guru juga merupakan agen perubahan sosial.

Dia juga mengatakan tentang kekuatan pikiran. Menurutnya, sesuatu akan terjadi sesuai dengan yang dipikirkan. “Kalau kita berpikir yang baik-baik maka akan terjadi yang baik. Kalau kita berpikir kita mampu, maka kit akan mampu,” katanya. (AS)

Hasyim & Kaban Do’akan Alex Noerdin jadi Gubernur

Sekayu (Torang), Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban dan Ketua Umum PB Nahdatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi mendo’akan H Alex Noerdin agar jadi gubernur Sumsel 2008-2013.

Kedua tokoh ini ke Sekayu dalam rangkaian menghadiri Pelantikan pengurus Cabang NU di Sekayu dan haul serta khotmil Al-Qur’an di Pesantren Hidayatul Fudhola Sungai Lilin, Selasa (13/5) lalu.

“Jika saya ditanya siapakah calon gubernur Sumatera Selatan yang mesti dipilih adalah Alex Noerdin. Kenapa, karena meski saya menteri tapi saya anggota partai PBB, yang mendukung Alex Noerdin dalam pemilukada Sumsel. Apa yang sudah bagus dan dirintis di Muba akan bisa diterapkan di Sumsel,” Ujar Kaban.

“Saya datang ke Muba ini memang untuk menikamati. Begitu tahu ada acara pelantikan dan khotmil Al-Qur’an, saya langsung ingin datang ke Muba. Saya memang kepingin ke Sumsel dan terutama ke Muba. Dan lewat acara inilah rupanya saya datang ke Muba,” jelasnya saat memberikan sambutan pelatikan pengurus NU dan membuka haul di Ponpes Hidayatul Fudhola bersama Ketua PB NU.

Dihadapan lebih dari 1.000 kiai dan santri NU, Hasyim Muzadi menyampaikan terima kasih kepada Alex Noerdin karena telah membantu Nahdatul Ulama jadi mandiri. “Saya ucapkan selamat atas pencalonannya menjadi gubernur Sumatera Selatan dan semoga Allah meridhoi niat ini,” ujar Hasyim.

Ucapan itu menegaskan upaya dan hubungan yang baik telah dilakukan Alex Noerdin sebagai Bupati Muba dengan membantu seluruh pesantren di Muba. Dengan adanya bantuan dari Alex Noerdin maka warga NU menjadi mandiri. “Saya katakan jangan beri uang tetapi tolong saya dengan sarana. Saat ini NU mengembangkan pertambangan, perkebunan dan perdagangan. Dengan adanya kerja sama dibidang ini, maka NU akan menjadi besar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Alex Noerdin,” tandasnya.

Hasyim Muzadi yang datang ke Muba dalam acara pelantikan pengurus cabang NU Muba didampingi MS Kaban, Ketua Asosiasi Ponpes se-Indonesia Wilayah Barat, Zaim Ahmad dan para kiai sepuh dari jawa ini akan memberikan tausiyah akbar.

Kepada hadirin Hasyim menyebutkan bahwa saat ini warga NU nisa bertepuk tangan karena dibantu, besok bertepuk tangan karena mandiri dan lusa bertepuk tangan karena juga bisa membantu orang lain.

Usai memberikan tausiyah di Auditorium Pemkab Muba, Hasyim Muzadi bersama Alex Noerdin, Wabup Pahri Azhari bertolak menuju Ponpes Hidayatul Fudhola dalam haul dan khotmil qur’an. Acara ini sendiri dibuka oleh Menteri Kehutanan MS Kaban dan berakhir hingga pukul 17.00 WIB.

Didepan warga nahdliyin, Alex menjelaskan sejak dirinya menjadi Bupati Muba selalu memperhatikan dan memberikan bantuan. “Ponpes sangat besar perannya dalam pembangunan generasi muda Muba. Khusus bidang pendidikan ponpes juga memberi andil besar dalam pembekalan generasi muda baik dalam ilmu maupun dalam akhlak. (AS)

IRT Pelaku Penikaman Ditangkap Resmob

Palembang (Torang), Tersangka pelaku penikaman terhadap seorang ibu rumah tangga (IRT) beberapa hari lalu, akhirnya ditangkap Unit Resmob Poltabes Palembang.

Tersangka bernama Susi (19 th) warga Jalan Silaberanti IV Lorong Khodijah RT 30 Kecamatan SU I Palembang, itu dicokok di rumahnya, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita sebilah senjata tajam jenis pisau dapur, yang digunakan tersangka menusuk ulu hati korbannya, Anita (25 th) yang masih tetangga pelaku.

Di hadapan petugas, tersangka Susi mengakui semua perbuatan yang dilakukannya lantaran dilatarbelakangi dendam. “Saya sering dia tantang dan saat peristiwa itu berlangsung, kami sempat cekcok mulut hingga akhirnya aku tusuk dia dengan pisau,” ungkap tersangka polos.

Tersangka juga mengaku, sebenarnya tidak ada niat untuk menusuk korban. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia membawa senjata tajam dari rumah dan rencananya mau pergi memetik sayur kangkung ke kebun milik bibinya. Di tengah jalan, tersangka berjumpa dengan korban.

“Waktu itu tanpa sengaja aku bertemu dengan dia di tengah jalan. Rupanya, dia kembali mengajak aku bertengkar. Ya, akhirnya aku tusuk dia,” jelas ibu seorang anak ini. Kasat Reskrim Poltabes Palembang Kompol Kristovo Ariyanto membenarkan telah menangkap tersangka pelaku penusukan terhadap ibu rumah tangga tersebut.

Menurut dia, pihaknya telah memeriksa tersangka secara intensif dan jika terbukti tersangka diproses sesuai hukum berlaku. (AS)

Istri Tauke Karet Diperkosa

Palembang (Torang), Malang benar nasib dialami Sisca (19 th) warga Desa Muara Telang Jalur 8 Banyuasin. Istri muda tauke karet ini diperkosa tiga pria secara bergiliran.

Ketiga pelaku diduga oknum anggota polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Telang Jalur 8 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel). Bahkan, salah satu tersangkanya menjabat Kepala Unit di salah satu satuan Polsek Muara Telang Brigpol MS.

Sementara dua anggota polisi lainnya, yakni Bripda DN dan Bripda JN. Oleh korban, peristiwa yang dialaminya pada Sabtu (19/4) sekitar pukul 19.00 WIB lalu itu dilaporkan ke Unit Pelayanan dan Pengaduan, Profesi dan Pengamanan, Polda Sumsel kemarin. Saat melapor, korban ditemani istri pertama suaminya, Siti Aisyah (40 th).

Kepada petugas yang menerima laporannya, korban menceritakan, pada hari kejadian itu, dia bermaksud pulang ke rumah setelah seharian bepergian. Sialnya, saat melewati sebuah jembatan di desanya, korban terjatuh hingga membuat wajahnya terluka. Waktu itulah, korban bertemu dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Muara Telang Brigpol MS.

Melihat wajah korban yang terluka dan kotor, tersangka MS lalu mendekat dan bertanya tentang wajah korban yang kotor dan terluka, yang dijawab korban akibat jatuh dari jembatan. Selanjutnya, dengan sepeda motor tersangka MS yang berpura-pura ingin menolong korban, membawa korban ke sebuah bedeng yang ada di desa tempat mereka tinggal.

Di tempat itu, tersangka membujuk korban untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri. Sontak ajakan tersangka ditolak mentah-mentah oleh korban. Penolakan itu lalu membuat tersangka marah dan mengancam akan membunuh korban jika tidak memenuhi hasratnya.

“Aku ketakutan, belum lagi mulut aku dibekapnyo dengan tangan kanannyo. Kareno kalah tenago, aku laju diperkosanyo. Sebelumnyo, dio jugo sempat megang-megang barang aku,” kata korban berusaha mengingat aib yang menimpanya saat itu. Setelah puas menikmati tubuh korban, tersangka MS lalu membawa korban ke Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Telang.

Di tempat itu, korban kembali “digarap” dua oknum anggota polisi lainnya, Bripda DN dan Bripda JN. Perbuatan tidak senonoh itu terjadi di sebuah ruangan yang ada di belakang polsek. Kendati korban mengiba-iba agar jangan diperkosa, dua oknum polisi yang sudah kerasukan setan tersebut tetap saja melampiaskan hawa nafsunya secara bergiliran.

“Di kantor polisi itu aku diperkosa lagi dengan caro begiliran oleh duo anggota polisi yang ada malam itu,” jelasnya. Setelah disetubuhi berulang- ulang oleh oknum polisi tersebut, malam itu juga sekitar pukul 03.00 WIB, korban disuruh pulang ke rumahnya. Karena takut, awalnya korban tidak bersedia melaporkan peristiwa yang memalukan ini. Namun, karena terus didesak dan diminta madunya untuk melapor, akhirnya dia melaporkan peristiwa yang memilukan ini kepada pihak kepolisian.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumsel Kombes Pol Abusopah Ibrahim dikonfirmasi membenarkan telah menerima laporan pemerkosaan tersebut. Abusopah menegaskan, jika nanti terbukti ketiga oknum polisi yang dilaporkan itu melakukan pemerkosaan terhadap korban, tentunya akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Tapi, tentunya kita terlebih dahulu akan mempelajari laporan korban,” tukasnya. (AS)

Jadwal Proyek Pemkot Palembang Molor

Palembang (Torang), Kabag Pembangunan Setda Kota Palembang Solahuddin mengatakan, sebagian besar pelaksanaan proyek di berbagai satuan kerja perangkat dinas (SKPD) berjalan lamban.

Dia menuturkan, dari target yang ditetapkan pada Maret lalu, ternyata hanya sebagian yang berjalan. “Seharusnya proyek sudah berjalan hingga 20 persen. Kenyataannya masih banyak yang dalam proses tender,” ungkapnya kemarin.

Dia menuturkan, penyebab keterlambatan pada beberapa proyek belum diketahui karena hampir di setiap SKPD tidak berjalan sesuai harapan. “Kalau masalah harga satuan saya pikir tidak menjadi kendala karena sudah keluar. Namun, kita berharap semua proyek bisa berjalan pada awal Juni mendatang,” ujarnya.

Dia menuturkan, persoalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut memengaruhi pengerjaan proyek. Bahkan, masalah harga perlu dilakukan pembahasan ulang terutama dalam pemenuhan dana yang telah dianggarkan dalam APBD 2008.

“Hal ini dapat dilakukan sebelum atau pada saat proyek sedang dikerjakan. Para kontraktor dapat mengajukan keberatan yang disampaikan Asosisasi atau organisasi prihal ekskalasi harga yang meningkat. Sehingga perlu ada perubahan rancangan anggaran belanja (RAB),”paparnya.

Ketua Komisi II DPRD Palembang Ilyas Hasbullah mengatakan, meski terjadi keterlambatan pengerjaan proyek pemerintah. Namun, pengerjaan proyek tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Saya pikir kenaikan BBM jelas berpengaruh. Untuk itu setiap SKPD harus dapat menghitung ulang perubahan harga yang terjadi,” katanya. (AS)

Kebutuhan Batu Bara Meningkat

Palembang (Torang), Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ternyata memukul dunia industri di Sumatera Selatan (Sumsel), tak terkecuali pengusaha karet.

Kenaikan berkisar 20-30 persen mau tidak mau membuat mereka harus mencari alternatif energi baru untuk menghemat biaya produksi yang kian membengkak. “Kebutuhan BBM bisa diibaratkan darah bagi industri yang kami lakukan. Jika terganggu sedikit saja, dampaknya akan sangat buruk. Sebab, kenaikan BBM bisa memengaruhi produksi secara langsung.” ungkap Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K Eddy kemarin.

Alex menegaskan, kenaikan harga sarana penunjang produksi, seperti ongkos, onderdil, biaya kemasan dan suku cadang, juga harus diwaspadai. Sebab, kenaikan barang tersebut biasanya lebih dulu terjadi.

“Selama ini produksi karet sangat bergantung dengan solar sebagai bahan bakar utama. Untuk pabrik karet, kebutuhan solar bisa 35.000 liter per hari. Sangat besar biaya yang harus kami keluarkan dalam sebulan apabila harga solar Rp10.150,00 per liter,” paparnya.

Dia menuturkan, supaya harga produksi tidak semakin membebani, pihaknya menganjurkan kepada 21 anggota Gapkindo agar beralih ke energi alternatif baru, seperti gas dan batu bara. Sebab, sesuai pengujian, penggunaan energi batu bara bisa menghemat penggunaan bahan bakar hingga 70 persen.

“Begitu juga untuk karet yang dihasilkan, kualitasnya lebih bagus dan tidak lengket seperti saat menggunakan solar sebagai bahan bakar,” ungkapnya meyakinkan. Sampai saat ini, terang Alex, sudah tiga perusahaan karet yang mengganti bahan bakar solar menjadi batu bara, yaitu PT Baja Baru, PT Gajah Ruku, dan PT Muara Kelingi. Jumlah peminat bahan bakar batu bara ini terus meningkat.

Dia menambahkan, saat ini terdapat satu perusahaan di kawasan Gasing yang mengajukan pemasangan mesin berbahan bakar batu bara. “Sebenarnya bahan bakar batu bara ini sudah lama dianjurkan, tapi banyak anggota yang belum percaya. Setelah melihat PT Baja Baru sukses, maka yang lain ikuti-kutan. Investasinya tidak terlalu mahal dan beberapa bulan saja perusahaan sudah bisa mengembalikan modal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Syamuil Chatib mengungkapkan, perkebunan karet Sumsel masih butuh pengembangan, terutama masalah peremajaan.

Dia mengungkapkan, sebanyak 1 juta hektare lahan perkebunan karet yang ada di Sumsel, setidaknya 40.000 hektare harus diremajakan supaya menghasilkan karet lebih maksimal. “Meski begitu, kami optimistis produksi karet Sumsel tetap bisa melampaui 720.000 ton per tahun,” tandasnya. (AS)

KPUD OI Umumkan Anggota PPK

Inderalaya (Torang), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) segera mengumumkan hasil seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua KPUD OI Herlambang mengatakan, dari 160 pendaftar, pihaknya telah menetapkan 80 orang sebagai anggota PPK. “Sesuai ketentuan sebelumnya, tiap kecamatan memiliki lima anggota PPK,”ujarnya.

Dia menambahkan, selain diumumkan secara resmi di Kantor KPUD OI, hasil seleksi akan disebarkan di masing-masing kecamatan. “Kami telah mengirimkan salinannya ke tiap kantor kecamatan di Kabupaten OI. Besok pagi diharapkan pengumuman itu dapat ditempel di kantor camat supaya peserta seleksi tidak perlu bersusah payah kemari,” tandasnya.

Mengenai pelantikan anggota PPK tersebut, pihaknya belum dapat memberikan kepastian. “Paling lambat pertengahan Juni 2008. Sebab, pada 7 Juni nanti KPU resmi me-launching tahapan Pilgub Sumsel,” tukasnya.

Anggota KPUD OI Medi Irawan menambahkan, dari 80 anggota PPK, hanya terdapat 15 orang wanita atau sekitar 18,8 persen. Padahal menurut instruksi KPU pusat, setidaknya kuota perempuan mencapai 30 persen. “Tapi, itu bukan kewajiban dan hanya kebijakan moral. Pasalnya, tidak ada peraturan resmi yang mengharuskan,” tukasnya. (AS)

Lokasi Poskesdes Segera Dipindahkan

Baturaja (Torang), Polemik pembangunan pos kesehatan desa (Poskesdes) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU di lokasi yang diklaim Pemkab Muara enim masuk wilayah Desa Lecah Kecamatan Lubai Kabupaten Muaraenim, sedikit reda setelah Pemkab OKU memutuskan akan menggeser lokasi pembangunan poskesdes.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU Syamsir Djalib menyatakan akan menyerahkan sengketa tapal batas sesuai hukum. “Kalau kawasan itu masuk OKU, tidak salah membangun di sana. Tetapi, jika masuk Muara enim, tentu salah membangun di daerah orang lain,” terangnya, kemarin.

Tetapi terlepas dari persoalan itu, pihaknya lebih memilih untuk menggeser lokasi pembangunan poskesdes. Sementara masalah tapal batas tetap diserahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Saya yakin, tahun ini SK Mendagri akan turun soal itu,” ujarnya. Dipindahkannya lokasi pembangunan poskesdes dari lokasi semula sejauh satu kilometer, menimbulkan sedikit kekecewaan di hati warga Desa Gunung Meraksa. Kepala desa (Kades) Gunung Meraksa Erwan Setiawan mengatakan, kekecewaan itu muncul lantaran selain meyakini kawasan tersebut masuk Kabupaten OKU, keinginan untuk mendirikan poskesdes di lokasi itu berasal dari masyarakat.

“Bukan hanya saya, masyarakat di sana juga merasa kecewa,” kata Erwan. Sebelumnya, Erwan mengaku sempat membicarakan masalah ini dengan Kades Lecah, namun ketika itu tidak ada persoalan. Sebab, pembangunan poskesdes bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tak terkecuali masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Muara enim.

“Toh, selama ini sebagian masyarakat di sana kerap berobat di puskesmas pembantu Desa Gunung Meraksa, karena letaknya lebih dekat dibandingkan Puskesmas Beringin yang lokasinya mencapai puluhan kilometer,” ungkap Erwan. Mengenai lokasi pembangunan poskesdes di Dusun I, diakui Erwan, akan menimbulkan kendala baru. Namun pihaknya sudah mendapatkan lokasi baru.

Sementara itu, rencana pemindahan lokasi pembangunan poskesdes sudah diketahui pihak Muara enim. Kades Lecah Syailendra mengungkapkan, kepastian pembatalan pembangunan poskesdes diketahui setelah pemilik lahan, H Yawa, membatalkan niatnya untuk menghibahkan tanah ke Pemkab OKU.

“Kemarin, si pemilik tanah sudah mengurungkan niat untuk menghibahkan tanah tersebut. Langkah ini merupakan keputusan yang terbaik,” terang Syailendra. Sebab, perencanaan pembangunan poskesdes memang berada di dalam teritorial Kabupaten Muara enim. Rencana pembatalan pembangunan poskesdes ini sudah dilaporkan ke Pemkab Muaraenim.

“Kita sudah melapor ke anggota DPRD Zona Lubai, Aries HB. Hanya saja, hingga kini bahan-bahan material tersebut masih tetap berada di areal lama,” terangnya. Anggota DPRD Kabupaten Muara enim Aries HB membenarkan rencana pembatalan pembangunan poskesdes.

“Kita sudah mendapatkan laporan dari kades tadi. Kita sangat menyambut baik hal tersebut. Hanya saja, kita harus tetap waspada dan tidak terprovokasi,” ujarnya singkat. Secara terpisah, Bupati Muara enim Kalamudin Djinab sangat menerima keputusan pembatalan tersebut. “Saya baru mendengarnya. Hanya saja, laporan secara tertulis belum saya dapatkan,” jawabnya. (AS)

Mandiri Kucurkan Dana Beasiswa Rp 276 Juta

Palembang (Torang), Bank Mandiri kembali mengimplementasikan program corporate social responsibility (CSR), khususnya dibidang pendidikan dengan menyalurkan dana sebesar Rp 276 juta. Dana tersebut disalurkan melalui bentuk beasiswa kepada 220 siswa dan mahasiswa di palembang.

Djoko Warsito, Kepala Kanwil II Bank Mandiri mengatakan, pemberian beasiswa sebagai bagian dari program Mandiri Peduli Pendidikan. Secara total, untuk wilayah II dialokasikan sebesar Rp 444 juta. “Dan khusus untuk palembang, sebanyak Rp 276 juta,” ujarnya, usai acara Penyerahan Beasiswa Program Mandiri Peduli Pendidikan Tahun 2007-2008, kemarin (13/5).

Dari 220 siswa dan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, berasal dari 1 Universitas, 4 Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) dan 8 Sekolah Dasar (SD). Terdiri dari 20 mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri)m 60 siswa SMK yaitu SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3 dan SMKN 6 Palembang serta 140 siswa SD, masing-masing SDN 95, SDN 23 Kancil Putih, SDN 168 Talang Kelapa, SDN 5 Talang Keramat, SDN 199/34 Kebun Duku, SDN 148 Kenten Sako dan SDN 36 Sungai Tawar.

Untuk bantuan beasiswa yang diberikan, ungkap Djoko, masing-masing Rp 6 Juta kepada mahasiswa, Rp 1,2 juta bagi siswa SMK serta Rp 600 ribu bagi siswa SD. “Beasiswa diberikan satu tahun,” tukasnya. Disamping beasiswa, Bank Mandiri juga memberikan bantuan hibah renovasi bengkel kerja untuk salah satu SMK di Kota Palembang.

Program Mandiri Peduli pendidikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bank Mandiri yang tertuang dalam Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL). Untuk tahun ini, pihaknya mengkonsentrasikan implementasi PKBL atau CSR dibidang pendidikan dan kesehatam. Selain penyaluran beasiswa, untuk bidang kesehatan, Kanwil II juga telah memberikan bantuan pembangunan dan rehab sekolah di Padang sebesar Rp 500 juta. Sedangkan dibidang kesehatan, pemberian bantuan hibah ambulans kepada Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang, awal April lalu.

Lebih lanjut dikatakan, di tahun ini Bank Mandiri Wilayah II menganggarkan dana PKBL sebesar Rp 9 miliar, yang akan disebar di wilayah kerjanya, Sumbagsel dan Sumbar. PKBL terdiri dari bantuan pembiayaan dengan persyaratan dan bunga sangat lunak kepada UMKM, bantuan pendidikan dan keterampilan terhadap pengusaha UMKM serta bantuan hibah kepada lingkungan sekitar. “Ini merupakan salah satu dari 10 perilaku insan Bank Mandiri, yang terangkum dalam budaya kerja,” pungkas Djoko. (AS)

Market Has No Mercy, Policy Has No Memory?

MARKET has no mercy. Pasar tak memiliki belas kasih. Kenaikan harga-harga komoditas pangan dan energi telah menciptakan kecemasan dan kepanikan di mana-mana.

Semua antisipasi, asumsi dan janji-janji yang pernah kita dengar ternyata rontok. Bulan lalu kita baru saja menyepakati APBN-Perubahan 2008, antara lain dengan mengubah asumsi harga minyak dari USD 60 menjadi USD 95 per barel. Kita berharap gejolak ekonomi dunia dapat diredam melalui politik APBN kita.

Hari-hari ini kita kembali kecewa karena perhitungan yang dibuat kembali meleset. Serangkaian janji untuk tidak lagi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 2009 juga terbukti kalah oleh kemauan pasar. Berkali-kali kita diimbau untuk tenang karena menaikkan harga BBM akan merupakan pilihan terakhir.

Media massa mencatat janji-janji tersebut dari segenap jajaran, dari Presiden (13/12/2006, 7/11/2007, 5/3/ 2008 dan 18/4/2008), Wakil Presiden (26/11/2005, 8/5/2007, 11/3/2008), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas (23/10/2007, 13/2/2008, 21/2/2008 dan terakhir 26/3/2008). Pada intinya, pemerintah akan mencari cara lain yang cespleng.

Kondisi 2008 juga berbeda dengan kondisi 2005, saat pemerintah menaikkan harga BBM dua kali, yaitu Maret 2005 (29 persen) dan Oktober 2005 (125 persen),karena saat ini daya beli rakyat telah tergerus oleh kenaikan harga bahan pangan. Selain itu, pemerintah masih melihat berbagai peluang terobosan, termasuk melakukan penghematan dari sisi pengeluaran.

Pada saat harga minyak melesat naik, kita kurang beruntung karena produksi minyak terus menurun. Sepuluh tahun lalu, produksi kita masih sekitar 1,5 juta barel per hari, kemudian merosot menjadi sekitar 1,1 juta barel (2001–2006) dan di bawah 1 juta barel sejak 2007.

Bersamaan dengan penurunan produksi tersebut, biaya produksi BBM di dalam negeri terus membengkak. Sebagian karena penggelembungan pada besaran cost recovery, sebagaimana ditunjukkan oleh audit BPK. Sebagian lain karena ketidak efisienan di sisi ekspor dan impor.

Di sisi lain, diversifikasi sumber energi juga berjalan lambat. Kesan yang muncul di mata rakyat, pemerintah belum all-out (habis-habisan) mencari alternatif lain. Yang terjadi malahan dianggap out-all (salah jalan) atau too little too late (terlalu sedikit dan lamban). Kata orang, kalau cari utang baru agresif, tapi kalau cari alternatif baru defensif. Sebagai bangsa yang arif kita tak boleh berburuk sangka.

Konversi minyak tanah ke elpiji sesungguhnya merupakan langkah terobosan. Di atas kertas, pengguna elpiji akan memperoleh penghematan pengeluaran. Program ini juga mendorong munculnya budaya merencanakan dan menabung di lapisan masyarakat miskin karena untuk membeli tabung elpiji isi ulang dibutuhkan dana lebih besar, berbeda dengan membeli minyak tanah yang bisa dibeli eceran. Janji melakukan penghematan lebih sulit dirasakan.

Soalnya petinggi birokrasi masih saja sibuk dengan acara yang berbau pemborosan. Sungguh aneh, di zaman teknologi komunikasi-informasi demikian maju, sampai-sampai Bill Gates bicara tentang “Second Digital Decade” (9/5/2008), anggaran perjalanan dinas para penjabat sulit ditekan.

Rasa keadilan masyarakat juga terganggu bila membandingkan subsidi energi (BBM dan listrik) dan pengeluaran untuk cicilan pokok dan bunga utang,yaitu Rp 187 triliun berbanding Rp 158 triliun. Kenaikan BBM akan menghemat sekitar Rp 25 triliun atau sekitar Rp 14 triliun setelah sebagian dikembalikan sebagai bantuan langsung tunai (BLT).

Apakah restrukturisasi dan renegosiasi utang tidak bisa menghasilkan penghematan yang sepadan atau bahkan lebih besar? Biaya sosial kenaikan BBM juga besar dan berlangsung lama.Anggapan bahwa dampak inflatoar kenaikan BBM bersifat sesaat (one shoot) juga kurang tepat. Kenaikan BBM Oktober 2005 telah menaikkan angka kemiskinan dari 31,1 juta (2005) menjadi 39,3 juta (2006).

Pukulan serupa terjadi di sektor manufaktur, yang tumbuh 7,2 persen (2004) menjadi 5,1 persen (2007). Jumlah penganggur juga naik dari 9,9 persen (2004) menjadi 10,4 persen (2006). Berbagai kegiatan kompensasi kenaikan BBM juga harus dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Pemberian BLT selama ini kurang akurat karena administrasi kependudukan kita lemah.

Bila basis data 2005 yang digunakan, diperkirakan 15-20 persen penduduk miskin tidak terjangkau program ini. Ide “cash-for-work” lebih baik dan produktif dibanding pemberian BLT cuma-cuma. Lebih elok melihat orang bekerja dibanding menyaksikan barisan orang antri berebut santunan kemiskinan.

Hanya harus diakui, potensi penyimpangan dalam proses menyalurkan dan membuat administrasi “cash-for-work” akan jauh lebih besar. Jangan sampai menjadi kebiasaan, setiap kali kita hendak menaikkan harga BBM, alasan yang digunakan selalu alasan yang sama atau itu-itu juga.

Alasan yang menikmati subsidi itu orang kaya merupakan alasan yang berbahaya dalam konteks masyarakat yang secara kuat masih diwarnai hubungan extended-family dan rasio ketergantungan yang tinggi. Demikian pula setiap kali mengurangi angka kemiskinan, jangan sampai dikesankan yang dilakukan hanya bagi-bagi BLT, sesuatu yang sifatnya jangka pendek yang nasibnya tergantung pada siklus tahunan APBN. Jangan berikan ikan, tetapi berikan kail.

Agar lebih permanen, berikan kolam yaitu lapangan pekerjaan, agar barisan yang antri BLT kelak berubah menjadi angkatan kerja yang produktif. Pro dan kontra kenaikan harga BBM masih akan terus terjadi.

Sebagai warga dari negara miskin kita terus dipaksa untuk mengikuti “the law of one price” dari proses globalisasi dan liberalisasi pasar. Jangan iri bila kita membayar harga produk hampir sama dengan yang dibayar warga dari negara kaya yang pendapatan per kapitanya jauh lebih besar. Logika pasar ini setiap saat bisa mengempaskan janji-janji kebijakan. Jangan sampai terjadi, kebijakan tak punya masa lalu. Penulis, Guru Besar UKSW Salatiga. Alumnus Tinbergen Institute, Belanda. PROF HENDRAWAN SUPRATIKNO PHD

Menhut Akui TAA Belum Dapat Izin Resmi

Sekayu (Torang), Menteri Kehutanan MS Kaban menegaskan, surat izin resmi proyek pembebasan lahan Tanjung Api Api (TAA) belum dikeluarkan hingga kini.

Pasalnya, dari 18 poin tahapan yang menjadi prasyarat hukumnya, baru delapan prasyarat yang dipenuhi. “Jika tahapan-tahapan dan semua proses terkait sudah dipenuhi secara matang, tidak ada persoalan atas proses pelepasan lahannya, hanya tinggal menunggu perwujudan surat keputusan (SK) izin resminya,” kata Kaban, di Guest House Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kemarin.

Menurut dia, sejauh ini izin yang dikeluarkan pihaknya maupun DPR masih berupa izin prinsip. Dari lahan seluas 1.200 hektare, yang disetujui hanya 600 hektare untuk alih fungsi kuasa hutan lindung mangrove untuk TAA. Dia juga mengungkapkan, SK persetujuan yang menunjukkan izin prinsip sudah ditetapkan pada 2007.

Hal tersebut menyangkut persetujuan alih fungsi lahan seluas 600 hektare. Meski izin prinsip sudah ada, namun izin resminya macet, sehingga saat ini baru pada tahapan pembukaan jalan. Menyangkut ditahannya anggota Komisi IV DPR Sarjan Taher terkait masalah TAA ini, Kaban menegaskan bahwa itu bukan urusan dirinya. “Itu bukan urusan saya, tapi kewenangan KPK,” tandasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, memanasnya persoalan alih fungsi lahan proyek TAA karena rentannya kasus korupsi dalam perjalanannya. Untuk menuntaskan masalah ini, KPK membutuhkan banyak saksi ataupun narasumber dalam mengangani persoalan besar ini. Kaban dengan tegas mengatakan bersedia diperiksa KPK jika dibutuhkan.

“Sejauh ini saya belum diperiksa KPK, namun bila dibutuhkan, saya tentu saja bersedia,” tandasnya. Kaban menyebut dugaan-dugaan adanya gratifikasi atau korupsi pada persoalan pembangunan proyek TAA bisa saja positif adanya. KPK memiliki keleluasaan dalam mengurusi hal tersebut.

“Siapa saja manusia di Indonesia dan dengan jabatan setinggi apapun tetap saja sama dalam pandangan hukum. KPK memiliki hak untuk memeriksa siapa pun dalam penanganan kasus-kasus seperti TAA ini, misalnya beberapa waktu lalu beberapa jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” paparnya.

Menurut Kaban, KPK dalam proses pemeriksaan beberapa pejabat akhir-akhir ini sudah memiliki ketetapan yang resmi. Siapa pun yang diperiksa pihak KPK menyangkut sebagai objek tersangka atau orang yang berkompeten sebagai saksi atau narasumber. Pada kesempatan itu, Kaban menyatakan, meski banyaknya dugaan korupsi, proyek TAA tetap akan dijalankan. Namun, sekali lagi dia menandaskan, untuk mendapat izin resmi harus dipenuhi 18 poin tahapan.

“Telat atau tidak, karena baru delapan poin yang dipenuhi, maka dalam waktu dekat harus dipenuhi secara keseluruhan untuk izin resminya. Persetujuan DPR RI mengenai izin prinsip dan penyediaan lahan sudah clear,” jelasnya. Dalam kaitan proyek TAA ini, Kaban mengakui tim dari Departemen Kehutanan sudah tiga kali mengunjungi ke lokasi proyek TAA.

”Kita sudah beberapa kali ke lapangan. Dari sisi proyek, saya menganggap proyek tersebut positif bisa dilanjutkan,” tegasnya. Sehari sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Wakil Ketua Komisi IV DPR Syarfi Hutauruk terkait dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan bakau di Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

Selain itu, penyidik juga memeriksa anggota Komisi IV DPR Wowo Ibrahim terkait kasus yang sama. Syarfi sebelumnya telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan. Seusai pemeriksaan, Wowo yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) tersebut tidak bersedia memberi keterangan.

Dia hanya mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sarjan. Sementara, hingga sore kemarin, Syarfi belum tampak keluar dari ruang pemeriksaan. Selain anggota DPR, penyidik juga memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumsel Dharna Dahlan sebagai saksi atas dugaan korupsi alih fungsi hutan di Banyuasin. Dharna datang ke KPK didampingi penasihat hukumnya, Chairul S Madia. Setelah diperiksa sekitar enam jam, dia tidak bersedia memberi keterangan.

Sementara Chairul menjelaskan, kliennya diberi delapan pertanyaan, namun dia tidak bersedia menjelaskan materi pemeriksaan. Mengenai pemberian uang kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR, Chairul tidak bersedia memberi tanggapan. ”No comment,” kata Chairul. (AS)

Nanas dan Karet Perlu Dikembangkan

Prabumulih (Torang), Pemprov Sumsel tak main-main dengan program Sumsel Lumbung Pangan dan Energi 2009. Ke depan, 20 persen APBD Sumsel dianggarkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. “Kebijakan ini diambil karena 85 persen penduduk Sumsel berprofesi sebagai petani,” ujar gubernur Sumsel, Ir. H. Syahrial Oesman, MM dalam penyerahan bantuan pemerintah provinsi ke Desa/Kelurahan di Prabumulih di Gedung Patra Ria, kemarin.

Diharapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan dan membangun sektor pertanian dan perkebunan guna menyokong terwujudnya program Sumsel Lumbung Pangan dan Energi 2009.

“Prabumulih memiliki potensi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan yakni komoditi nanas dan karet. Jika lebih berkonsentrasi dimasa mendatang nanas dapat menjadi primadona dan trademark Kota Prabumulih,” tukasnya.

Sementara itu, bantuan Pemprov Sumsel sebesar Rp 449.200.000,00 diserahkan ke-22 kelurahan, 15 desa dan 414 RT. “Adanya bantuan ini diharapkan memperlancar operasional di tingkat kelurahan dan RT,” kata syahrial.

Wako Prabumulih, Drs H Rachman Djalili MM mengatakan, bantuan dana stimulan ditujukan untuk memberikan dorongan dan motivasi memacu kreatifitas petugas. “Diharapkan bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya. (AS)

Parpol Perlu Hati-Hati Calonkan Artis

Jakarta (Torang), Munculnya beberapa artis yang kini menjadi pejabat publik mengundang keprihatinan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi.

Dia mengimbau partai politik agar tidak asal pilih dalam menentukan bakal calon pemimpin rakyat, baik kepala daerah maupun kepala negara dengan sekadar mengandalkan ketenaran.

Melihat banyak artis yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sebagai gubernur lembaga kepemimpinan Muladi mengaku bingung dengan tidak adanya standar kepemimpinan yang tangguh.

“Padahal yang akan dihadapi itu globalisasi, diplomasi dan menyangkut ideologi bangsa. Bila yang tampil adalah artis, ini khawatir bisa jadi dagelan,” ujar Muladi di Jakarta kemarin. Dalam catatan artis yang menjadi pejabat publik bermula dengan terpilihnya Rano Karno sebagai wakil bupati Tangerang. Kesuksesan Rano berlanjut ketika Dede Yusuf memenangi pemilihan kepala daerah sebagai wakil gubernur Jawa Barat.

Menurut Muladi, jutaan rakyat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kredibel, berkualitas dan teruji. Karena itu, kemunculan artis sebagai pejabat publik perlu disikapi dengan kehati-hatian karena mereka nantinya akan memimpin jutaan rakyat.

“Menentukan calon pemimpin untuk negeri ini jangan hanya alasan dia (pemimpin itu) anak muda, wajah baru, terkenal, memiliki wajah ganteng atau cantik, menyenangkan dan lainnya. Itu mengkhawatirkan,” ujar Muladi.

Menurut Muladi, dalam perundang-undangan, partai politik (parpol) mendapat kewenangan merekrut calon pemimpin yang andal serta memenuhi standar kepemimpinan. Kenyataannya, banyak parpol besar salah menentukan figur dengan mengusung calon-calon pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, yang mentalitasnya dinilai masyarakat kurang baik. Kemudian beberapa parpol mengambil langkah mengusung calon pemimpin dari kalangan artis, hanya untuk mengangkat citra partai tersebut.

“Ini seolah-olah menjadi tren, yang akan diikuti oleh artis-artis lain. Jadi bukan memilih kucing dalam karung sehingga tidak peduli bangsa ini mau menjadi apa. Ini menjadi peringatan yang perlu diperhatikan,” kata Muladi. Jika harus memilih calon pemimpin dari kalangan artis, Muladi mensyaratkan adanya standar kepemimpinan.

“Sebab yang terpenting adalah kemampuan orang untuk dapat memutuskan secara percaya diri setiap kebijakan untuk jutaan rakyat Indonesia,” tegasnya. Juru bicara Partai Demokrat Max Sopacua mengaku setuju atas usulan Muladi agar partai lebih berhati-hati dalam merekrut artis.

Menurut dia, membangun bangsa tidak bisa ditumpukan hanya pada popularitas. Aspek integritas dan kualitas individu jauh lebih penting. “ntegritas dan kualitas sangat dibutuhkan, terutama saat menghadapi permasalahan besar,” katanya.

Max menjelaskan, integritas pemimpin sangat dibutuhkan dalam setiap mengambil kebijakan. Menurut dia, kepemimpinan yang hanya ditopang popularitas akan rapuh saat menghadapi persoalan. Karena itu, semestinya jika para artis ingin terjun di dunia politik, mereka juga harus memahami tatanan politik. Mulai dari ideologi, sistem ketatanegaraan hingga budaya politik.

Di lingkup internal Partai Demokrat, rutin diselenggarakan training politik. Langkah ini sebagai pembekalan kepada para artis jika kelak diserahi amanah oleh rakyat. Wakil Sekjen PAN M Yasin Kara sepakat atas perlunya para pejabat publik memahami sistem ideologi kebangsaan karena mereka akan memandu proses pembangunan.

Tanpa ideologi yang jelas, target pembangunan sulit tercapai. Namun, artis yang diusung PAN, sudah lama berkiprah di partai. Mereka juga sudah mengikuti pendidikan tentang ideologi politik. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari mengakui kekhawatiran Muladi atas artis yang menduduki jabatan publik ada benarnya.

Dia menyoroti kemampuan sosok berlatar belakang artis dalam mengelola wilayah kepemimpinan. Meski demikian tidak lantas harus apriori. Kemampuan memimpin baru bisa dilihat ketika artis tersebut sudah menduduki posisinya.

“Kalau belum memimpin, ya tidak bisa dibilang mengkhawatirkan atau tidak kredibel,” ujar Qodari. Artis yang bertarung memperebutkan jabatan publik merupakan bentuk dari kegagalan kaderisasi parpol. Jika memiliki kader yang berkualitas, parpol tidak akan mencari orang di luar parpol.

“Tentunya ini juga sindiran bagi parpol mengapa tidak bisa menghasilkan kader sendiri,” tegasnya. Senada dengan Qodari, pengamat politik LIPI Lili Romli melihat keberhasilan beberapa artis memperoleh jabatan publik sebagai pemicu latahnya artis lain untuk ikut pada tren ini. Hal ini didukung oleh parpol yang juga ikut latah dengan mengusung mereka. Dosen ilmu politik UI ini menggambarkan, bahkan banyak artis yang belum jelas kemampuannya nekat maju pada beberapa pemilihan kepala daerah.

Dia yakin kapasitas kenegaraan mereka pas-pasan. Aktor Dede Yusuf yang baru terpilih sebagai wakil gubernur Jawa Barat mengatakan, semua orang, termasuk artis, memiliki hak yang sama untuk merepresentasikan dirinya dalam politik. Semua profesi, termasuk kalangan artis, sama-sama memiliki peluang. Rakyat jualah yang berhak menentukan siapa pilihan mereka.

“Saya gembira banyak artis yang memiliki tekad dan keberanian maju. Semoga mereka tetap mengedepankan nurani untuk membangun masyarakat Indonesia,” kata Dede melalui pesan singkat. (AS)

PBK Larang Petani Bakar Lahan

Palembang (Torang), Menjelang pergantian musim hujan ke musim kemarau, tingkat rawan kebakaran semakin meninggi. Karenanya, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) melarang keras masyarakat membuka lahan pertanian dengan cara membakar semak belukar.

“Kami meminta kepada para petani jangan membakar lahan gambut untuk bertani,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran H. Sattar, kemarin.

Sattar mengatakan larangan tersebut sudah diberlakukan pemerintah setiap memasuki musim kemarau. “Bagi yang melanggar akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Beberapa kawasan yang rawan bahaya kebakaran diantaranya, Kawasan Seberang Ulu, Kecamatan Gandus, sebagian Kecamatan Bukit Kecil dan sebagian Kecanatab Ilir Timur II. “Serta pemukiman yang padat penduduk dan hunian yang terbuat dari kayu dan mudah dijilat api,” ungkap Sattar.

Sementara untuk armada, Dinas PBK akan mendapat tambahan enam unit armada lagi. Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk kebutuhan penanggulangan bahaya kebakarab di Kota Palembang.

“Karenanya kami selalu meminta dengan sangat agar masyarakat senantiasa waspada. Jadi barang-barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran harap diperhatikan dengan seksama,” tambahnya.

Untuk petugas, Dinas PBK telah menyiapkan 106 anggota yang selalu stand by selama 24 jam. Dengan pemnagian tiga shift per hari. “Dan semua pos PBK yang berada di Kota Palembang seperti Gandus, Sukarami, Jl. Merdeka dan beberapa lainnya, selalu disiagakan setiap saat,” tukasnya.

Sattar menambahkan mengenai Bantuan Sukarela Kebakaran (Balakar) yang ada di Kelurahan dan Kecamatan bahwa belakar sudah tidak aktif lagi. Menurutnya, para pemuda yang tergabung dalam Balakar di Kelurahan dan Kecamatan sudah durekrut menjadi anggota Dinas PBK. “Sekarang juga para anggota Balakar yang dulu pernah aktif-kan sudah banyak yng menikah,” ungkap Sattar. (AS)

Pembahasan PAW Molor

Inderalaya (Torang), Proses pembahasan pengganti antar waktu (PAW) oknum anggota DPRD OI dari Fraksi Demokrat Pakim Khotib ke penggantinya, Yusdi, bakal molor. seharusnya pembahasan dilakukan mulai hari ini (kemarin,red).

Hingga kini, belum dipastikan tanggal pembahasaannya. “Kita sudah menugaskan ke Badan Kehormatan (BK) untuk berkonsultasi ke Depdagri soal aturan hukum proses pelaksanaan PAW,’’ kata Ketua DPRD OI Drs Iklim Cahya MM, kemarin.

Konsultasi ini terkait dua persoalan yang terjadi di tubuh PD yang anggotanya sama-sama tersandung hukum. Yakni Pakim Khotib dipecat dari keanggotaan oleh DPP Demokrat, tetapi di lain pihak anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat yakni Sarjan Taher tak dilakukan pemecatan hingga adanya keputusan hukum tetap. “Adanya 2 keputusan yang berbeda inilah, kita belum bisa mengambil langkah. Kita minta pentujuk Depdagri dulu,’’ ujar Iklim.

Dikatakan, pihaknya tak ingin keputusan yang diambil menimbulkan persoalan baru kemudian hari. “Apa lagi masalah ini cukup berisiko dengan adanya dua keputusan yang berbeda yang diambil DPP Demokrat terhadap anggotanya yang tersandung hukum,’’ lanjut Iklim.

Sebelumnya, ketua DPC PD OI Pomi Wijaya Ssos ST didampingi Ketua Fraksi PD Drs Syamsurizal mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pemberhentian dari DPP bernomor 08/SK/DPP. PD/IV/2008 tertanggal 3 April 2008 yang ditandatangani Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo dan Sekjan H Marzuki Alie SE MM yang berbunyi mencabut dan memberhentikan tetap Pakim Khotib dari keanggotaan PD. Selain itu, surat DPP ber-No 47/INT/DPP.PD/EV/08 prihal PAW anggota DPRD dari Pakim Khotib ke Yusdi dengan nomor urut 2. (Tim)

Pembelian BBM Dibatasi

Pagaralam (Torang), Mengantisipasi terulangnya kembali upaya penyimpangan BBM di Kota Pagaralam, Polres setempat memberlakukan pembatasan pembelian BBM.

Bukan hanya itu, Polres juga menempatkan empat anggotanya pada setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Kota Pagaralam. Demikian diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Kota Pagaralam AKBP K Rahmadi melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Tri Martono.

Tri mengungkapkan, pemberlakuan pembatasan pembelian BBM dan penempatan personel Polres di SPBU-SPBU di Kota Pagaralam dimaksudkan untuk mengawasi penjualan BBM di Kota Pagaralam. Untuk setiap pembelian BBM, baik jenis premium maupun solar, pembeliannya dibatasi sebanyak 80 liter, yang selama ini untuk masyarakat yang memiliki izin 125 liter per harinya.

“Pembatasan pembelian BBM ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kemungkinan adanya penimbunan BBM. Sebab, sebagaimana kasus yang terjadi sebelumnya, yakni ditemukannya 2,5 ton BBM ilegal di SPBU Perandonan beberapa waktu lalu, akibat tidak ada batas maksimal pembelian BBM bagi masyarakat,” ujarnya.

Tri juga mengatakan, untuk mengefektifkan penerapan pembatasan pembelian BBM tersebut, pihaknya menempatkan petugas di tiga SPBU yang ada di Kota Pagaralam, yakni SPBU Simpang Mannak, SPBU Karang Dalo dan SPBU Perandonan, yang sekarang ini dalam pengawasan pihak kepolisian.

“Jika ada yang tertangkap tangan membeli BBM ilegal, akan ditangkap dan dikenakan sanksi sesuai hukum berlaku. Selain itu, SPBU yang ada akan disegel serta tidak diperbolehkan beroperasi,” tegasnya.

Mengenai proses pengusutan kasus penjualan 2,5 ton BBM ilegal oleh SPBU Perandonan, Tri mengungkapkan, sampai sekarang Polres Pagaralam masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi. Sementara, 2,5 ton BBM jenis bensin dan solar hasil tangkapan dari SPBU Perandonan masih diamankan di Polres. Sebelumnya, BBM ilegal itu akan dijual ke Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 4 unit angkutan pedesaan.

“Kemarin kita telah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik SPBU,dalam hal ini saudara Doger. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan melakukan pemanggilan terhadap 25 warga yang diduga menjadi pemilik BBM tersebut,” tukasnya Lebih jauh dia mengungkapkan, meskipun selama ini kebanyakan masyarakat telah mengantongi surat rekomendasi, masa berlakunya sudah habis.

Selain itu, tidak jarang masyarakat tidak memiliki izin sama sekali untuk melakukan penjualan BBM. Kalaupun ada, izin yang diberikan disalah gunakan. Terkadang berkedok untuk kepentingan masyarakat, padahal digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan penimbunan, pengoplosan dan lainnya.

Terpisah, pemilik SPBU Perandonan Doger ketika dikonfirmasi mengatakan, penjualan BBM untuk masyarakat Pendopo Kabupaten Empat Lawang tersebut dilakukan karena masyarakat memiliki izin dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lahat. Karena itu, pihaknya tidak bisa menolak untuk melayani masyarakat tersebut.

“Apalagi di Pendopo tidak terdapat SPBU. Jadi untuk mendapatkan BBM, masyarakat yang ada membeli ke Kota Pagaralam yang jaraknya puluhan kilometer,” katanya memberi alasan.

Sementara itu, setelah dilakukannya razia penertiban BBM oleh jajaran Polres Pagaralam dan berhasil mengamankan 2,5 ton BBM dari tangan 25 warga Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, yang dibeli dari SPBU Perandonan Kecamatan Pagaralam Utara, kenaikan harga BBM jenis premium dan solar di tingkat pengecer di Kecamatan Pendopo tembus Rp 10.000 per liter.

Herman, sopir angkot jurusan Lintang mengatakan, sekarang BBM di Kabupaten Empat Lawang semakin langka. Sebab, masyarakat tidak lagi mendapatkan jatah dari SPBU karena sedang bermasalah dan diperiksa pihak kepolisian. Jadi, untuk mengisi bahan bakar sehari-hari, para sopir terpaksa membeli di SPBU yang ada di Kota Pagaralam.

“Sekarang BBM di Lintang sudah sulit ditemukan. Banyak para pengecer memakai BBM tersebut untuk kebutuhan sendiri karena harga jual BBM sangat tinggi dan mencapai Rp 10.000 per liter di tingkat pengecer,” ungkapnya.

Wathon, tokoh masyarakat Kecamatan Pendopo mengungkapkan, kondisi harga BBM yang melambung tentunya menyebabkan masyarakat menjadi korban. Pasalnya, akibat tidak tersedianya BBM, para petani pemilik traktor dan usaha kecil di pasar-pasar tradisional tidak bisa menjalankan usahanya. (AS)

Pemerintah Bantu UKM

Palembang (Torang), Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Kota Palembang Sulastri mengatakan, usaha budi daya anggrek di Kota Palembang masih minim karena terkendala cuaca dan ketersediaan air.

Dia menuturkan, saat ini di Kota Palembang terdapat sekitar 225 pengusaha anggrek yang terdiri dari 210 pedagang dan 15 pembudi daya. Dosen Fakultas Ekonomi Unsri ini menuturkan, PAI terus mendorong pedagang anggrek menjadi pembudi daya sehingga jalannya usaha tidak tergantung pada supplier.

Dia menuturkan, dengan menjalankan usaha budi daya,petani anggrek memiliki kesempatan mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. “Setahu saya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Pertanian memiliki program bantuan terhadap usaha kecil menengah, khususnya bidang pertanian. Salah satunya, usaha budi daya anggrek,” ujarnya kemarin.

Sulastri mengungkapkan, bantuan yang diberikan berupa kredit lunak yang besarannya bervariasi setiap tahunnya. Sedangkan dari pengurus PAI, bantuan yang diberikan kepada para petani berupa pelatihan, berbagai event promosi dan pameran hasil budi daya yang dimiliki pengusaha anggrek.

“Kita ini kan organisasi hobi, jadi kalau memberikan bantuan finansial besar agak berat. Kita pengurus ini hanya melobi pemerintah maupun pihak lain untuk bisa menyalurkan bantuannya kepada anggota kita,” katanya.

Sementara itu, salah seorang petani anggrek yang mendapatkan bantuan pada 2007 lalu, Marjohan mengatakan, kelompok usaha anggrek Sri Rezeki miliknya dan rekan-rekannya mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kota Palembang sebesar Rp 358 juta. Jumlah itu masih harus dibagi rata kepada 19 orang yang tergabung dalam kelompok.

“Bantuan itu untuk memperbaiki gedung, penyediaan pembibitan dan penyediaan pendukung usaha yang lainnya,” terangnya. Namun, diakui Marjohan, saat ini kebanyakan para pengusaha memilih untuk menjadi pedagang anggrek dibandingkan menjadi pembudi daya. (AS)

Petani Desak Keruk Alur Sungai

Pangkalan Balai (Torang), Para petani kelapa di Kecamatan Sungsang mendesak pemerintah mengeruk jalur sungai. Pasalnya, sedimentasi yang terjadi di kawasan sungai telah memengaruhi aliran irigasi yang mengairi persawahan dan perkebunan kelapa.

Selain itu, pendangkalan yang terjadi di jalur sungai telah mempersulit para petani dalam mendistribusikan hasil panen padi maupun kelapanya. Selama ini, para petani menggunakan transportasi angkutan sungai untuk membawa hasil panen ke luar daerah.

Namun, sedimentasi yang terjadi telah membuat kapal kecil ataupun besar tidak bisa melintasi jalur sungai tersebut. Salah seorang warga Sungsang, Kandacong menjelaskan, sedimentasi sebenarnya telah terjadi sejak era 80-an dan hingga kini menyebabkan kondisi jalur sungai rusak parah.

Pendangkalan di jalur sungai sudah di atas 70 persen sehingga menyebabkan kapal-kapal kandas. Biaya operasional melalui angkutan jalur darat, lebih mahal dibandingkan melalui jalur sungai. Hal itu jelas menyulitkan para petani, misalnya biaya angkut untuk satu karung kopra dari rumahnya menuju kapal angkut sebesar Rp 2.500,00 sementara barang yang diangkut berjumlah ratusan karung.

“Padahal, kalau aliran sungai lancar, kami bisa membawa barang sendiri ke kepala angkut melalui sungai atau mereka yang membeli datang kemari dan langsung memasukan barang ke kapal tanpa harus mengangkut dengan jarak yang cukup jauh,” katanya.

Tak hanya itu, pendangkalan sungai tersebut juga mengakibatkan produksi kelapa menurun drastis. Sebab, pengairan yang tidak lancar mengakibatkan kandungan zat asam masuk ke areal perkebunan kelapa yang secara langsung merusak produksi kelapa. Selain mengurangi angka produksi, kondisi tersebut juga menghambat percepatan buah perdana pohon kelapa. Sebab biasanya, kalau keadaan tanahnya bagus maka dalam hitungan tiga tahun, kelapa sudah bisa diambil buahnya.

Tetapi, kalau keadaan tanahnya rusak dan pengairan tidak lancar, maka kelapa baru mengeluarkan buahnya pada usia 6-7 tahun. “Harga buah kelapa menurun karena pengairan tidak lancar, kalau normal dalam satu kebun ukuran 2 hektare, idealnya dapat menghasilkan kelapa sebanyak 20 ribu. Tetapi, karena keadaan tidak normal dan rusak seperti ini, paling-paling sekali panen kita hanya memetik sebanyak 15 ribu buah per lembar. Begitu juga dengan buah perdana menjadi lambat, sekitar 6-7 tahun baru muncul sejak penanaman,” katanya.

Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed menuturkan, pengerukan semua jaringan irigasi termasuk di Kecamatan Sungsang telah dimasukkan program multi years tahun anggaran 2008-2009. Dipastikan pada 2009, semua saluran yang mengalami sedimentasi akan selesai dikeruk sehingga para petani bisa kembali meraup hasil yang ideal, baik tanaman padi dan palawija maupun tanaman kelapa sebagai salah satu unggulan Kabupaten Banyuasin.

“Nanti akan kita garap semua melalui program tahun jamak, yaitu anggaran tahun 2008-2009. Kita optimistis akan selesai pada tahun tersebut, apalagi proses tender sudah selesai, mudah-mudahan awal bulan depan sudah bisa dilaksanakan,” katanya. (AS)

Polair Tembak Pencuri Navigasi Rambu Suar

Palembang (Torang), Aksi pencurian yang dilakukan komplotan pencuri Sani Cs, sangat membahayakan pengguna jalur lalu lintas perairan. Betapa tidak mereka mencuri alat-alat navigasi untuk rambu suar yang berada di perairan sungai musi. Dampaknya, kapal ataupun perahu lainnya dapat bertabrakan atau keluar jalur jika rambu tersebut hilang.

Hasil dari penyelidikan jajaran Polair Polda Sumsel, mereka akhirnya berhasil membekuk tersangka Sani (37 th), warga Desa Pulau Borang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap, petugas yang dipimpin Iptu Supriyadi Abas, terpaksa melumpuhkan tersangka Sani dengan timah panas di betis kirinya.

Dari tersangka, anggota polair berhasil menyota barang bukti berupa rambu suar Kumbang Merah I, hasil curian mereka yang belum sempat dijual. “Kita masih memburu dua rekannya lagi, yang sudah diketahui identitasnya,” kata Direktur Polair Polda Sumsel AKBP Putut Prayogi melalui Kasubdit Bin Ops AKP zahrun Bawadi didampingi Kasi Bin Gakkum AKP Victor E Tondales SE.

Sementara kasus ini baru diketahui, setelah pihak Polair mendapatkan laporan dari Departemen Perhubungan Palembang dalam hal ini Dinas kelautan, pada selasa (8/4). Besi-besi rangkaian kecil yang menghubungkan antara menara suar dengan rambu suar Kumbang Merah I hilang diduga telah dicuri pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB.

Sedangkan pengakuan tersangka, dia dan dua rekannya memotong besi rambu suar menggunakan gergaji besi. Uniknya, dia menggunakan 20 batang pisang untuk mengapungkan besi hasil cuurian tersebu seberat 100 kg. “lalu diikat disamping kiri dan kanan perahu ketek saya, kemudian ditarik menuju sungai Gontor di Kecamatan Banyuasin I,” jelasnya.

Di bagian lain, aparat Polair Polda Sumsel juga berhasil meringkus dua pelaku penyetruman ikan dan udang. Yaitu tersangka rahman alias memet (27 th) warga jl Akowi Kampung III Kecamatan Talang Kelapa dan Merman Sofian alias yan (38 th) warga terminal Kenten Laut. Keduanya ditangkap seterlah terpergok anggota polair yang sedang patroli di Perairan Muara Lalan kabupaten Banyuasin, jum’at sekitar pukul 00.15 WIB.

Kedua tersangka beserta barang bukti berupa satu unit motor sungai, satu unit mesin kompressor merk Kubota (KS) 300, dua buah unit dinamo, satu buah alat cedok dan satu buah tabug oksigen beserta ikan dan udang hasil setruman. “Terpakso pak kami ngambil ikan dengan alat setruman, kalo idak mano kami nak dapat ikan. Cari gawean susah pak, apolagi cari makan,” kelit tersangka. (AS)

Produk Andalan Sumsel Dipamerkan

Palembang (Torang), Sumatera Selatan memiliki kekayaan hayati yang sangat beragam, baik fauna maupun flora. Sebagian dari kekayaan flora tumbuh di alam Sumsel, merupakan tanaman holtikultura yang bernilai tinggi.

Komoditasnya terdiri dari kelompok tanaman buah, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka. Usaha holtikultura akhir - akhir ini menjadi primadona salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan mampu menggerakkan pertumbuhan industri barang dan jasa pendukug.

Untuk mendukung itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura yang didukung Direktorat jenderal Holtikultura (Pusat). Pameran akan dilaksanakan pada 21-27 Mei di Kebun Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jl. Residen Nazamudin Kenten Sako.

Ir. Dwi Rita Kesuma wardani, M.Si kasubdin Bina Produksi Hortikultura menjelaskan produk yang dipamerkan adalah sarana pokok, meliputi benih dan varietas unggul tanaman buah, sayur mayur, tanaman hias dan biofarmaka. Sarana produksi penunjang melipti pupuk dan pestisida (organic dan anorganic), ZPT, pot, media dan irigasi.

Selain itu ada informasi tentang profil pengembangan hortikultura dari berbagai daerh, juga alat dan mesin pertanian. “Bagi instansi atau perseorangan yang ingin mengikuti kontes, pendaftaran dibuka sampai 16 Mei 2008. biaya murah dan bisa terjangkau oleh seluruh kalangan Rp 750 ribu,” katanya.

Pameran holtikultura ini, untuk mempromosikan produk holtikultura dengan peningkatan citra komoditas. Memfasilitasi kontak bisnis dan membangun jaringan kerja antarpelaku usaha. Membangun industri holtikultura.

Selama pameran akan ada pelatihan dan kursus gratis bertanam sayuran organik. Selanjutnya digelar aneka lomba serta pembukaan pasar tani. “Terhitung 13 Mei, jumlah stan 45 unit dan hampir terisi penuh,” ujarnya. Panitia juga akan menghadirkan pembicara dari Universitas lampung Dr. M Kamal MSc dan Ata, seniman tanaman hias. (AS)

Target Sriwijaya Fair Rp 80 M

Palembang (Torang), Panitia Sriwijaya Fair 2008 optimistis target transaksi mencapai Rp 80 miliar tercapai. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Abdul Shobur mengatakan, Pemprov Sumsel bekerja sama dengan sejumlah pihak dan lembaga akan menggelar pameran akbar Sriwijaya Fair 2008.

Dia menuturkan, pameran disiapkan sebagai agenda akbar di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata Sumsel. Dia menjelaskan, peserta Sriwijaya Fair 2008 akan melibatkan berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara sahabat dengan target transaksi minimal Rp 80 miliar.

Menurut dia, hingga kemarin sudah terdaftar sebanyak 200 peserta termasuk perwakilan dari pengusaha lima negara, yaitu India, Saudi Arabia, Kanada, Malaysia, dan Rusia. “Selain ajang pameran berbagai produk unggulan masing-masing daerah, dalam acara itu juga akan diadakan temu investor, seminar dan promosi pariwisata,” jelas Shobur kemarin.

Dia mengungkapkan, dengan ajang pameran produk unggulan ini, diharapkan posisi perekonomian Sumsel secara umum semakin kuat baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain itu, dengan menampilkan potensi unggulan daerah, maka kemungkinan investasi di daerah bisa semakin besar.

“Kita harapkan multiplier effects dari kegiatan ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Bahkan usaha kuliner untuk pengunjung dalam acara ini akan lebih banyak dibanding kegiatan serupa tahun lalu,” ungkapnya. Project Manager Sriwijaya Fair 2008 dari EO Antheus Milda mengatakan, hingga kemarin 200 stan yang disediakan terisi penuh.

Milda menuturkan, kebanyakan peserta yang hadir membawa hasil kerajinan tangan (handycraft) unggulan dari usaha menengah kecil mikro (UMKM) binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerahnya masing-masing. “Peserta pameran kali ini banyak dari UMKM di Pulau Jawa,” katanya.

Dia menambahkan, selain ajang pameran pada 16 Mei 2008, selama satu hari akan dilaksanakan business gathering yang membahas mengenai pengembangan usaha kecil dan menengah. “Nanti para pengusaha akan berbagi pengalaman ,” tandasnya. (AS)