Jakarta (Torang), Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terus digelorakan mahasiswa. Mereka akan terus turun ke jalan. Peringatan 10 tahun reformasi dan tragedi Trisakti yang berimpitan dengan satu abad Kebangkitan Nasional akan terus diwarnai gerakan dengan mengatasnamakan ‘Suara Rakyat’.
Tuntutannya pun jelas, batalkan rencana kenaikan BBM, turunkan harga-harga sembako dan atasi krisis pangan.
Menurut Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Taufiq Amrullah, agenda yang mereka usung dipilih karena mereka mengganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono telah gagal mengatasi krisis pangan. “Kemiskinan ini sebetulnya terjadi bukan karena kenaikan harga, tapi karena memang tidak ada lagi yang bisa dibeli,” cetus Taufiq.
Sementara Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Deding mengatakan, HMI juga akan merespon rencana kenaikan harga BBM.
Menurut Deding, Presiden bisa mengoptimalkan program penghematan, kemudian menggenjot pajak di beberapa sektor yang selama itu menguntungkan para pengusaha negeri ini. “Seperti bisnis energi,” katanya.
Partai oposisi pemerintah ini menganggap, sikap pemerintah hanya menimbulkan penyengsaraan kepada rakyat kecil saja yang terkena imbas kenaikan harga BBM secara langsung.
Ketua DPR Agung Laksono membantah bila fraksi-fraksi di DPR sudah ada kesepakatan menolak kenaikan harga BBM. “Sekarang atau kemarin (paripurna akhir reses DPR) sifatnya individu-individu saja. Kalau dilihat konfigurasinya, memang mayoritas anggota DPR tidak menghendaki kenaikan BBM dalam mengatasi kenaikan minyak dunia. Secara kelembagaan, DPR ada prosedur. Bagaimanapun dalam menghadapi masalah, betapapun beratnya harus dilakoni dengan baik menurut peraturan yang ada,” kata Agung.
Dalam pembahasan di panitia anggaran (DPR), fraksi-fraksi di DPR akan berbicara yang kemudian akan menjadi sikap fraksi dalam rencana pemerintah menaikkan BBM.
“Dari situ kemudian dapat disimpulkan menjadi sikap DPR. Soal perubahan APBN, harus disetujui DPR. Soal tarif, harga itu memang domain pemerintah, tapi ketika menyentuh besaran APBN harus melalui DPR dulu,” kata Agung Laksono.
Ketua Fraksi PDIP Thahjo Kumolo menjelaskan, Presiden Yudhoyono memang harus menjelaskan kepada DPR terkait niatnya menaikan harga BBM ini. “Kami meminta kepada Presiden untuk debat secara terbuka. Dan kami akan mengajak fraksi-fraksi lain termasuk Ketua DPR untuk ikut menolak rencana kenaikan BBM itu,” jelas Tjahjo Kumolo.
Thahjo menyatakan, fraksinya tetap beranggapan masih banyak opsi lain yang bisa dipilih pemerintah sebelum rencana kenaikan BBM. Soal pemberian bantuan langsung tunai (BLT), lanjut Tjahjo. Tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. “Apa lagi, nilai Rp 100 ribu rupiah sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari dampak kenaikan BBM,” tegas Thahjo Kumolo. (AS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar